Komisi II DPRA Beri Waktu Sebulan Kepada Distanbun Aceh Untuk Penetapan Harga TBS 2018

Komisi II DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Petani sawit di Kabupaten Nagan Raya menjerit karena harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dihargai sangat rendah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sejak beberapa bulan terakhir hingga sekarang ini.

Masyarakat tidak tau harus mengadu kemana, karena Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkesan tutup mata dengan keadaan tersebut. Bahkan pertemuan antara perwakilan petani sawit dengan pihak DPRK Nagan Raya juga tidak ada hasil menggembirakan. Dibanding dengan harga di daerah lain, PKS di Nagan Raya terkesan sesuka hati menghargai sawit petani.

Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRA mengundang Dinas Pertanian Nagan Raya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), beserta anggota DPRA Komisi II.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Abdul Manan menjawab hal itu, dia mengaku bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh hingga sekarang belum mengeluarkan ketetapan harga TBS 2018 untuk wilayah Aceh.

"Ini kesalahan kami karena Keterlambatan kita melakukan penetapan harga sehingga tidak terkontrolnya harga TBS, dalam beberapa harini, pihaknya akan memanggil semua Pengusaha PKS untuk penentuan harga TBS 2018 diseluruh Aceh," terangnya.

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri yang memimpin rapat tersebut memutuskan memberi waktu maksimal sebulan untuk menyelesaikan persoalan harga sawit di Aceh dan menetapkan harga TBS 2018. Komisi II juga mendorong Dinas Pertanian membantu petani sawit untuk membentuk badan usaha milik desa, ataupun koperasi supaya bisa kerjasama langsung dengan PKS.

Hal itu berguna untuk memperpendek jalur penjualan sawit, selama ini petani menjualnya ke agen/tengkulak, agen masuk melalui Satuan Pengumpul (SP) baru ke pabrik sehingga harga untuk petani berbeda. Bila sudah ada BUMDes/koperasi yang sudah kerjasama dengan PKS, maka petani bisa langsung menjual ke pabrik tidak perlu lagi agen maupun SP.

Kepala Ombudsman Provinsi Aceh, Dr Taqwadin yang juga ikut dalam rapat tersebut menyatakan akan menelusuri hal ini, mengapa PKS di Nagan Raya bisa membeli sawit dengan harga berbeda dengan daerah lain.

"Qanun Aceh tentang Perkebunan dibuat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun sekarang ada PKS membeli dibawah ketentuan,  kami akan masuk, ini patut dipertanyakan kepada Distanbun Aceh dan Kabupaten. Sanksi adminitrasi bila penetapan harga dibawah ketentuan pemerintah, karena perusahaan melanggar Pergub dan Permentan, bila memang belum ada penetapan harga 2018 bisa menggunakan harga lama." kata Taqwadin.

Penulis:rol
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...