Pansus III DPRA: Serapan APBA 2017 Jauh Dari Target, Ekonomi Aceh Masih Sangat Rendah

Sidang paripurna DPRA,

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 dapat kami simpulkan bahwa pencapaian dan serapan APBA Tahun Anggaran 2017 masih jauh dari target dan belum mampu menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh.

Jika mengacu pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, dimana angka kemiskinan dan pengangguran daerah Aceh menduduki peringkat tertinggi sesumatera.

Begitu juga secara nasional peringkat Aceh masih kurang menggembirakan dalam mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Aceh menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan migas secara kumulatif pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,19% dari yang ditargetkan sebesar 8%, sementara pertumbuhan tanpa migas adalah sebesar 4,14%.

Bila dibandingkan dengan target dalam Qanun RPJMA ternyata pencapaian ini masih jauh di bawah target dan ini mengindikasikan ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan Aceh yang berdampak pada persoalan serius perekonomian Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2017 malah lebih rendah dari tahun 2016 yang mencapai 4,31%, sehingga pada tahun 2017 posisi Aceh berada di peringkat ketiga terbawah (4,19%) Se-Sumatera, di atas Riau sebesar 2,71% dan Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 2,01%, dengan peringkat pertama Se-Sumatera diraih Sumatera Selatan sebesar 5,51% dan peringkat kedua Sumatera Barat 5,29%.

“Bahkan yang membuat kita miris pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2017 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nasional) yang tercatat sebesar 5,07%. Dengan demikian jangankan dapat mengejar ketertinggalan, bahkan Aceh sebenarnya secara komperatif semakin tertinggal dengan nasional.” Demikian laporan Pansus III dalam paripurna, 3 juli 2018.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...