Tujuh Rekomendasi DPRA Untuk LKPJ Gubernur Aceh

Penyampaian lkpj gubernur Aceh tahun 2017

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengeluarkan tujuh rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun Anggaran 2017, rekomendasi itu dituangkan dalam rapat paripurna khusus penyampaian rekomendasi dewan terhadap LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2017 di gedung utama DPRA, Jumat (25/5/2018).

Adapun tujuh rekomendasi yang disampaikan oleh DPRA sebagai berikut:

1. Terkait penyajian berbagai data dan Informasi dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2017 tidak mencerminkan kondisi riil, tidak informatif dan juga tidak ada data pembanding sehingga sulit dinilai capaian kemajuan kinerja Pemerintah Aceh.

2. Pemerintah Aceh tidak sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lainnya.

3. Di bidang ekonomi tidak ada satupun indikator yang berhasil dicapai. Pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,19% sedangkan yang ditargetkan adalah 3%. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian hanya tumbuh 2-3% padahal sumbangannya dalam ekonomi Aceh hampir 30%.

Meskipun tidak disebutkan dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2017, penilaian kami terhadap angka kemiskinan masih sangat mengkhawatirkan bahkan tertinggi di Sumatera. Demikian juga angka penggangguran, pun tidak mengalaml penurunan yang signifikan.

Disamping itu angka perbaikan IPM juga belum tumbuh ideal. Oleh sebab itu DPR Aceh merekomendasi kepada Gubernur Aceh agar fokus bekerja, khususnya dalam menyelesaikan capaian indikator-indikator pembangunan ekonomi daerah.

4. Di bidang infrastruktur masih adanya ketidak-adilan didalam mengalokasikan anggaran pembangunan antar Kabupaten/Kota sehingga telah menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan. Untuk itu, direkomendasikan agar Saudara Gubernur Aceh lebih memperhatikan persoalan keadilan ini guna mewujudkan pemerataan pembangunan antar Kabupaten/Kota.

5. Di bidang keuangan, Pemerintah Aceh dalam hal ini SKPA lebih serius mengelola uang rakyat agar serapan anggaran lebih maksimal. Untuk meminimalisir/ mengurangi anggaran yang tidak terserap, maka DPR Aceh merekomendasikan :

a) Gubernur Aceh harus menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan secara triwulan kepada DPR Aceh sebagai lembaga pengawasan legislatif sewaktu-waktu diperlukan.

b) Gubernur Aceh perlu mengevaluasi Kepala SKPA dengan menggunakan indikator realisasi serapan anggaran sebagai basis peniiaian kinerja. Jika ada SKPA-SKPA yang serapan anggarannya rendah agar dipertimbangkan untuk diganti.

c) Gubernur Aceh perlu meiakukan rasionalisasi belanja tidak langsung khususnya pos belanja tambahan penghasilan PNS. Dalam konteks ini, Saudara Gubernur Aceh diminta untuk menagih kembail tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TBK) Tahun 2017 yang telanjur dibayarkan kepada aparatur sipil negara pada SKPA Bappeda Aceh, Inspektorat Aceh dan Sekretariat Aceh.

Karena belum dilakukan perhitungan dan analisis beban kerja sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah.

6.Gubernur Aceh perlu menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus dan TDBH Migas, khususnya berkaitan dengan strategi dan kebijakan penggunaannya guna mengantisipasi pasca berakhirnya penerimaan dana Otsus tahun 2027.

7. Di bidang agama, Saudara Gubernur Aceh diminta untuk lebih memperhatikan porsi penganggaran sektor syariat sesuai dengan pasal 10 ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...