Provinsi Aceh Kembali Raih Opini WTP

Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2017 oleh BPK-Republik Indonesia

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - DPRA menggelar sidang paripurna istimewa DPR Aceh dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2017 oleh BPK-Republik Indonesia, Rabu (23/5/2018).

Dalam paripurna itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian pertanggung jawaban laporan keuangan Tahun 2017.

Dengan demikian Provinsi Aceh berhasil mempertahankan Opini WTP sejak tahun anggaran 2015.

Sidang paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung Ketua DPRA Tgk Muharruddin didampingi seluruh pimpinan DPRA lainnya. Hadir dari Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wagub Nova Iriansyah serta Sekda Dermawan dan SKPA, serta forkopimda.

Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Aceh TA 2017 ini diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, Bambang Pamungkas menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Ketua DPRA Tgk Muharruddin mengatakan, pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan untuk mengoreksi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan akan tetapi apabila terdapat penyimpangan maka akan diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dengan demikian kita berharap opini yang diberikan oleh pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran sehingga nantinya Aceh kembali akan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...