DPRA Gunakan Hak Interpelasi

14 Pertanyaan Disiapkan DPRA Untuk Gubernur Aceh

sidang paripurna dpra

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mekanisme hak interpelasi sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Alasan DPRA penggunaan hak interpelasi kata Abdullah Saleh, untuk meminta penjelasan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait beberapa kebijakan pemerintah daerah berdampak pada masyarakat luas.

Di antaranya, sebut Abdullah Saleh, pelanggaran sejumlah peraturan perundang-undangan terkait penerbitan peraturan gubernur yang mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Kemudian, DPRA juga menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh terkait terbitnya peraturan gubernur yang memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas ke dalam penjara.

DPRA juga meminta penjelasan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait dugaan menerima uang suap Rp14 miliar lebih sebagaimana disebutkan di surat dakwaan Jaksa KPK dalam kasus perkara dengan terdakwa Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS.

Politisi Partai Aceh itu menambahkan, hak interpelasi juga digunakan untuk meminta keterangan terkait pelanggaran sumpah jabatan, di mana Gubernur Aceh diduga melanggar etika.

Menurutnya adanya fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan konstitusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat.

Ada 14 pertanyaan yang telah dirumuskan DPRA. Tapi dalam rapat terbatas itu kembali ditambah beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Seperti tentang Pergub APBA, dugaan suap kasus korupsi BPKS Sabang serta Qanun Jinayat.

Ketika ditanyakan apakah ada penambahan dari 14 pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, Tgk. Muharuddin mengatakan dari hasil rapat terbatas terdapat beberapa tambahan pertanyaan, baik di qanun jinayat, Pergub APBA, serta tekait dugaan suap kasus korupsi BPKS Sabang.

“Nantinya juga akan dilihat apakah pertanyaan yang telah dirumuskan sudah cukup atau tidak. Jika sudah cukup maka akan segera dilayangkan ke gubernur,” jelasnya.

Pihaknya memastikan akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung dan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Ramadhan ini.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRAExt

Komentar

Loading...