Universitas Chulalongkorn Thailand Pelajari Penanganan Konflik di Aceh

Universitas Chulalongkorn Thailand Pelajari Penanganan Konflik di Aceh dengan DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan dan audiensi delegasi Rotary Peace Center dari Universitas Chulalongkorn Thailand, di Ruang Serba Guna DPRA, Senin (26/3/2018). Tujuan pertemuan kedua negara itu yakni membahas mengenai cara mengatasi dan menyelesaikan konflik.

Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin dalam audiensi tersebut menyampaikan sejarah penyelesaian konflik dari masa ke masa termasuk tentang penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) atau Perjanjian Penghentian Permusuhan di Jenewa, Swiss, 9 Desember 2002 lalu.

Pada pertemuan dengan pihak mahasiswa dari Thailand itu, juga sedikit membahas terkait bencana Tsunami yang berujung hingga penyelesaian konflik di Aceh. Dimana dikatakan, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh membawa hikmah tersendiri bagi lahirnya perdamaian di Bumi Serambi Mekkah.

"Demi berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang lancar, maka kedua belah pihak, antara menyepakati perdamaian melalui pemandangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, persamaan antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki, pada Tanggal 15 Agustus 2005," ujar Muharuddin.

Muharuddin juga memaparkan tentang keadaan Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki, serta berbagai peluang keberhasilan reintegrasi.

"Kendalanya  belum adanya keseriusan dari pemerintah pusat terhadap Qanun KKR Aceh, Political Will dari pemerintah Aceh dan Pemeritah pusat terhadap kelembagaan KKR Aceh maupun pendanaannya," ujarnya.

Sementara itu, pihak delegasi juga banyak menanyakan berbagai hal terkait dengan proses perdamaian di Aceh, serta banyak muncul politisi muda. Sebabnya, dalam pertemuan antara DPR Aceh dengan delegasi dari Universitas Chulalongkorn Thailand hadir juga politis muda  yang banyak menceritakan tentang gerakan mahasiswa pada waktu lalu, yaitu Kautsar.

Tak hanya itu, pihak delegasi juga menanyakan tentang keterwakilan perempuan di lembaga DPR Aceh. Akan tetapi, dalam hal ini, ketua DPRA menyatakan sudah ada ketentuan yang berlaku terkait dengan keterwakilan perempuan.

"Bahwa sudah ada nya sebuah peraturan tentang keterwakilan Perempuan," kata Muharuddin lagi.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Pendidikan

Komentar

Loading...