Dit Reskrimsus Polda Aceh Amankan 5 Beko dan 4 Tersangka Ilegal Mining di Aceh Barat dan Bener Meriah

Konfrensi pers Ditkrimsus Polda Aceh terhadap ilegal mining

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh mengungkap tindak pidana penambangan ilegal (ilegal mining) di dua wilayah berbeda di Aceh, yakni di Bener Meriah dan Aceh Barat. Hal ini diketahui saat polisi melakukan konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (21/3/2018).

Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak melalui Direktur Dit Reskrimsus, Kombes Pol Erwin Zadma didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Misbahul Munauwar mengatakan, penangkapan dilakukan atas informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ilegal mining di dua wilayah tersebut.

"Dari penangkapan ini kita amankan keseluruhan lima unit alat berat jenis ekskavator (beko) di dua wilayah berbeda, serta empat tersangka," ujarnya kepada wartawan didampingi Kasubdit Tipidter, serta personel Dit Reskrimsus Polda Aceh.

Ia menjelaskan, di Bener Meriah, kegiatan ilegal mining ini terjadi di Gampong Tingkem Asli dan Gampong Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit. Dari lokasi itu, petugas mengamankan dua tersangka selaku pemilik alat berat, yakni BH (38), warga Kecamatan Bandar, Bener Meriah dan S (35), warga Kecamatan Ketol, Aceh Tengah.

"Tersangka ditangkap Kamis (1/3/2018) malam, dari keduanya diamankan dua alat berat jenis ekskavator (beko) yang ada kaitannya dengan kegiatan ilegal mining yang terjadi di kawasan hutan lindung itu," kata Direktur.

Sementara di Aceh Barat, petugas juga memperoleh informasi dari masyarakat adanya kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, tepatnya di Krueng Pelagahan, Gampong Sikundo, Kecamatan Pante Cermin, Aceh Barat. Terbukti adanya kegiatan penambangan ilegal, polisi menangkap sejumlah pelaku pada Rabu (7/3/2018) lalu.

"Petugas menemukan 5 unit beko di sejumlah lokasi berbeda, 3 unit diamankan di Mapolsek Pante Cermin dan 2 unit lagi tidak bisa kita amankan karena kondisinya rusak di lokasi. Sementara tersangka nya 5 orang," ungkapnya.

Di lokasi pertama, katanya, petugas menyita satu beko milik tersangka BR yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Di lokasi kedua, disita satu beko serta emas seberat 100,5 gram. Polisi pun menetapkan dua tersangka selaku pengawas lapangan yakni KF (20), warga Kecamatan Pante Cermin, Aceh Barat dan HI (38), warga Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

"Sementara ZR, calon tersangka, selaku pemilik Beko dan emas seberat 100, 5 gram yang ditemukan di lokasi kedua yang saat ini sudah diamankan di Mapolda Aceh masih DPO," kata Kombes Pol Erwin Zadma sembari menunjukkan emas seberat 100,5 gram di hadapan wartawan.

Di lokasi ketiga, polisi menemukan satu beko dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat diamankan serta emas seberat kurang lebih 20 gram. Di lokasi keempat, tersangka SM selaku pengawas lapangan melarikan diri saat akan ditangkap dan masih dalam pencarian polisi. Namun, barang bukti yang ditemukan berupa satu unit beko rusak berat dan emas seberat kurang lebih 10 gram.

Di lokasi kelima, sambung Kombes Pol Erwin Zadma, diamankan satu beko milik tersangka RS yang saat ini juga masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian .

"Jadi yang saat ini kita amankan 3 unit beko, emas seberat 100,5 gram dan emas seberat kurang lebih 30 gram yang sudah kita serahkan ke Pom Dam IM karena diduga ada oknum yang bermain selaku pemodal, terkait hal ini mungkin rekan-rekan bisa tanya ke Pom Dam IM. Dua beko rusak tidak bisa diamankan dan masih di lokasi, sementara pemodal di lokasi lainnya masih kita cari," jelasnya.

Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 37 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

"Dan Pasal 89 Ayat 1 Huruf (a) jo Pasal 17 Ayat 1 Huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal, khususnya di kawasan hutan yang dilindungi. Bila penambangan pun harus dilakukan karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, diharapkan agar memiliki izin resmi untuk melakukan hal itu.

"Kita akan terus menindak pelaku atau kegiatan ilegal mining ini tanpa pandang bulu, masyarakat juga dapat melaporkan ke kita bila ada kegiatan penambangan ilegal di lokasi manapun, bisa dilaporkan ke nomor Call Center 0811671010," terangnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...