Ketahanan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan Harus Diperioritaskan di Aceh

Acehportal.comRapat tentang kesehatan

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, untuk memantau sejumlah persoalan terkait pelayanan kesehatan, ketahanan keluarga dan ketenagakerjaan.

Rombongan DPR RI itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf, dan melakukan pertemuan dengan mitra terkait di kantor Gubernur Aceh, Rabu (28/03/2018) di Banda Aceh.

Ketua komisi 9 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, kedatangan komisi 9 yang membidangi masalah kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan itu, untuk memastikan ketahanan keluarga, pelayanan kesehatan dan keternagakerjaan.

Selain itu, katanya, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah, salah satunya hari ini adalah provinisi Aceh. Untuk melihat pertumbuhan penduduk di Provinsi paling ujung barat Indonesia tersebut.

“Alasanya mengapa berkunjung ke Aceh, karena aceh memiliki dana otsus, sehingga pihaknya ingin memastikan kasus gizi buruk yang terjadi di asmat papua juga tidak menimpa di aceh,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Dede Yusuf menambahkan, persoalan kependudukan di Provinsi paling ujung barat Indonesia itu juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh.

“Sekarang konteksnya bukan masalah mengurangi angka kelahiran, tapi sekarang lebih pada ketahanan keluarga, artinya pembangunan keluarga harus di prioritaskan di Aceh,”paparnya.

Ia menyatakan, ketahanan keluarga adalah bagaimana pemerintah aceh menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki tabilitas dan kualitas untuk sektor pendidikan,  pelatihan konfisional, dan pelatihan BLK dan lainnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Aceh Drs Sahidal Kastri MPd mengatakan, BKKBN Provinsi aceh saat ini masih sangat kekurangan penyuluh lapangan. “Saat ini hanya ada 583 orang penyuluh, dengan mengelola 6 ribuan Gampong (desa) yang ada di provinsi yang berpenduduk lima juta jiwa tersebut,”katanya.

“Artinya, setiap satu penyuluh BKKBN harus melayani 8 sampai 10 gampong, sehingga kinerja penyuluh begitu maksimal dalam mensosialisasikan tentang ketahanan keluarga di Aceh,”jelas Kepala BKKBN Aceh ini.

Kareba selama ini, jelasnya, khusus untuk BKKBN itu organisasi kita hanya tingkat provinsi, sedangkan Kabupaten/kota terputus. Alhamdullilah, dengan adanya penyuluh tersebut sosialisasi berbagai program BKKBN kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi pemerintah Aceh karena telah universal health coverage yaitu seluruh penduduknya telah terjamin kesehatannya melalui program JKA yg terintegrasi dgn progam JKN-KIS,”jelas Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

“Selama 4 tahun program JKN-KIS berjalan, total biaya yang telah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan secara Nasionl mencapai Rp.250 triliun,”sebutnya.

Terkait defisitnya BPJS Kesehatan atau dana JKN, jelas Bayu, terjdi karena biaya yang masuk melalui iuran yang dibayarkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Sari Quratul Ainy mengharapkan dukungan dari Komisi IX DPR RI untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program JKN di provinsi Aceh.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari DPR RI dalam mengatasi berbagai permasalahan pelayanan kesehatan, sehingga tidak berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”pungkas Sari Quratul.

Rubrik:News

Komentar

Loading...