Gubernur Aceh Surati Ketua DPRA Terkait Pergub RAPBA 2018

IMG-20180227-WA0041

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Nasib Anggaran Pendapatan Belanja Aceh APBA) 2018 hingga akhir Februari belum jelas. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, terkait rencana peraturan gubernur (pergub) APBA.

Surat bernomor 903/7601 itu dikirim hari ini, Selasa (27/2/2018) kepada Ketua DPRA. Dalam surat tertanggal 27 Februari 2018 ini, gubernur mengungkapkan dua poin penting yakni poin pertama dijelaskan tentang aturan yang memperbolehkan gubernur mempergubkan APBD.

"Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan APBD menyebutkan antara lain bahwa apalabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD," tulis Irwandi pada poin pertama.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memandang perlu untuk memberitahukan kepada saudara bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Rancangan APBA tahun 2018 menjadi Qanun Aceh tentang APBA tahun 2018 merujuk pada ketentutan Undang-undang tersebut di atas," tulisnya pada poin kedua.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, Pemerintah Aceh sudah mengirim sudah ke DPRA untuk memberitahu persoalan APBA sesuai yang tercantum dalam Undang-undang.

Selain itu, gubernur juga akan menunggu hingga 1 Maret 2018 mendatang untuk memutuskan nasib APBA 2018. "Akan ditunggu sampai tanggal 1 Maret sesuai Undang-undang, setelah itu kita lihat perkembangannya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, hingga kini RAPBA masih dalam proses pembahasan antara DPRA dengan tim TAPA Pemerintah Aceh. Namun belum selesai sehingga belum dapat disahkan. "Sampai saat ini belum selesai, memang dalam proses pembahasan," jelas Mulyadi.

Komentar

Loading...