WALHI: Limbah Geotermal Jaboi Sabang Cemari Lingkungan

Foto limbah proyek geotermal Sabang cemari kebun Pinang warga/dok Walhi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geotermal Jaboi Sabang kembali mencemari lingkungan. Pencemaran limbah berdampak pada kebun, lapangan bola, serta sumber air bersih bagi masyarakat di Gampong Keneukai, Kecamatan Suka Jaya, Sabang, dimana digenangi air limbah tidak dapat dipergunakan.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, menurut catatan pihaknya, pada Oktober 2017 lalu pernah terjadi kasus pencemaran akibat proyek PLTP Jaboi Sabang oleh PT Sabang Geotermal Energy (SGE), limbah pengeboran yang dialirkan telah merusak ekosistem sungai serta berdampak terhadap kesehatan warga terserang penyakit gatal.

"Kasus serupa kembali terjadi pada akhir januari 2018, pencemaran limbah mengancam lahan perkebunan dan fasilitas publik di Gampong Keneukai," ujarnya Selasa (6/2/2018).

Ia menjelaskan, pada awal tahun 2018 pencemaran kembali terjadi dari kegiatan pengeboran yang dilakukan PLTP Geotermal Jaboi. Proyek ini diresmikan oleh Plt Wali Kota Sabang pada februari 2017, dengan luas areal mencapai 6.898 hektar. Alat yang digunakan oleh PT SGE didatangkan dari Jepang, seluruh pemegang saham PT Bukaka, PT Dian Sakti dan PT Global Energy Aliansi yang yang memiliki dana awal sebesar 5.000.000 USD (project account).

"Listrik yang di hasilkan oleh PT SGE tersebut dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, listrik akan dikoneksikan melalui kabel bawah laut," kata Nur.

Terkait pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) proyek PLTP Geotermal Sabang, Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang, serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Aceh untuk melakukan audit lingkungan dan uji laboratorium untuk memastikan ambang batas baku mutu air yang telah terkontaminasi dengan limbah B3 tersebut. Jika kemudian ditemukan tindak pidana lingkungan, maka harus diberikan sanksi dan melakukan review izin sesuai aturan yang berlaku.

"Dalam kasus ini, PT. SGE diminta untuk memberikan pertanggungjawaban lingkungan dan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat akibat dari pencemaran limbah. Lahan warga dan fasilitas publik yang tercemari limbah harus direhabilitasi.

Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali fasilitas publik, serta lahan perkebunan dapat produktif kembali sebagai sumber perekonomian warga maupun untuk kebutuhan olah raga sehingga visi misi Pak Gubernur/Wagub Aceh sehat teralisasi dengan baik di lapangan," jelasnya.

Kasus ini diminta untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama PPNS. Pengawasan harus dilakukan secara kontinyu pada kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang juga harus peka dan responsif terhadap laporan warga.

"Karena apa yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk kesadaran positif terkait peran pengawasan lingkungan hidup di tingkat tapak," tambahnya.

Penulis:Hafiz/rilis
Rubrik:News

Komentar

Loading...