BKIPM: Pengusaha Ikan di Aceh Masih Minim Standar Mutu dan Abaikan Kesehatan

Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Keamanan Hasil Ikan Aceh, M. Darwin Syah Putra/ ist

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -- Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Keamanan Hasil Ikan Aceh, M. Darwin Syah Putra mengatakan, potensi hasil perikanan di Aceh sangat menjajikan.

Hanya saja nelayan, petani tambak dan pengusaha di Aceh masih minim informasi tentang standar mutu dan kesehatan ikan maupun hasil tambak lainnya seperti udang, kepiting. Karena ini menjadi syarat untuk hasil komiditas tersebut bisa di ekspor ke luar negeri maupun domestik. Bila hal ini bisa dipahami maka Aceh bisa menjadi penyuplai komoditas ikan dan udang, kepiting terbesar.

Untuk tahun 2017, ada enam komoditas yang paling dominan di ekspor dari Aceh diantaranya, ikan cakalang, kepiting, ikan tuna, ikan kerapu hidup, dan benih ikan kerapu. Adapun negara tujuan ekspor yaitu Thailand, Malaysia, Hongkong, Singapura dan Taiwan.

"Di Aceh saat ini baru ada enam perusahaan eksportir yang telah memiliki sertifikat yang memenuhi standar Internasional, dan ini masih menjadi kendala karena masih sedikitnya unit usaha yang memiliki sertifikasi standar ekspor, dan sistem penangan ikan dari hulu ke hilir yang belum memenuhi standar internasional. " terang Darwin kepada wartawan, Minggu (31/12).

Darwin menerangkan, awal tahun 2018 Banda Aceh menjadi pilot project penerapan Instruksi Presiden 01 tahun 2017 tentang pangan sehat. Khususnya di bidang perikanan. BKIPM sebagai otoritas kompeten akan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait seperti BPOM, DKP dan perguruan tinggi di Aceh akan melaksanakan sosialisasi dan sertifikasi pedagang dan pengumpul ikan, untuk memberikan jaminan mutu produk perikanan sebagai pangan yang sehat.

Dia menyebutkan, saat ini kualitas produk perikanan di pasar Peunayong, Lampulo dan Lambaro masih belum sepenuhnya bebas dari bahan tambahan berbahaya. Adapun tugas dari Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Keamanan Hasil Ikan Aceh, adalah untuk mencegah tersebarnya hama dan penyakit yang ada pada ikan yang bermanfaat tersebar karena dapat membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen dan lingkungan hidup, termasuk berbahaya bagi jenis ikan lain.

Upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan terhadap pergerakan atau lalu lintas hasil perikanan dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri, namun juga antar negara, baik ekspor maupun impor. "jadi komoditas ikan, udang, kepiting dll, bila akan dibawa ke provinsi lain maupun akan di eksport ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapat sertifikasi BKIPM yang berlokasi di kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang," terang Darwin.

Lebih lanjut dia menambahkan, pihaknya akan menindak tegas pengusaha yang membawa ikan, udang, kepiting dan hasil laut lainnya tanpa melalui BKIPM, bila kedapatan maka barang akan disita dan pemiliknya bisa dipidana, tahun 2017 pihaknya telah menangani 18 kasus tentang hal itu.

Penulis:gun
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...