Kejari Banda Aceh Musnahkan Narkotika Sejak 2015 hingga 2017

Pemusnahan barang bukti narkoba di Kejari Banda Aceh. (Hafiz Erzansyah).

Banda Aceh - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa ganja dan sabu yang disita sejak 2015 lalu hingga 2017, di halaman Kantor Kejari Banda Aceh, Kamis (28/12/2017).

Pemusnahan dilakukan langsung oleh Kajari, Erwin Desman bersama Wakasat Resnarkoba Polresta Banda Aceh, AKP Dewi Maulidar serta sejumlah unsur terlibat lainnya seperti BNN, BBPOM dan Pengadilan Negeri.

"Ada 5.280 gram ganja kering dari 30 perkara dan 254,22 gram sabu dari 131 perkara yang kita sita sejak 2015 hingga 2017, yang hari ini kita musnahkan," ujarnya kepada wartawan.

Erwin menjelaskan, hal ini tidak lepas dari dukungan PN Banda Aceh dan pihak terkait lainnya yang memproses dengan cepat seluruh perkara yang dilimpahkan pihaknya, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

"Pengguna narkoba baik ganja atau sabu di Banda Aceh meningkat setiap tahun. Begitu juga dengan peredarannya yang tahun ini meningkat dibanding sebelumnya," katanya.

Ia mengungkapkan, pada 2015 lalu penyidik menyita ganja sebanyak 1.830 gram bersama 4 terdakwa, serta 2,76 gram sabu dengan 11 orang terdakwa. Sementara di tahun 2016, pihaknya menyita 1.916,5 gram ganja dengan 12 terdakwa dan 112,01 gram sabu dengan 56 terdakwa.

"Pada tahun ini, penyidik berhasil menyita barang bukti sebanyak 3.361,22 gram dengan 14 terdakwa dan sabu dengan 64 orang terdakwa. Semua barang bukti disita setelah adanya putusan majelis hakim PN Banda Aceh yang sudah punya kekuatan hukum tetap," ungkapnya.

Dirinya berharap, unsur terkait pada tahun depan dapat lebih meminimalisirkan maraknya penggunaan dan peredaran narkoba di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh, yang sebagian besar pelakunya adalah pemuda dan kalangan mahasiswa.

“Untuk kedepan, kita berharap bersama unsur terkait dapat menekan angka pengguna dan peredaran narkoba. Yang kedapatan akan dilakukan beri hukuman paling cepat 5 tahun dan paling lama 15 tahun,”pungkasnya.(hfz/ded)

Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...