Soal Pembelian Pesawat, Ini Kata Wakil ketua DPRA

Irwan Djohan

Banda Aceh, acehportal.com - Terkait rencana pembelian pesawat oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wakil Ketua DPRA T Irwan Djohan mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRA serta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah sepakat menempatkan anggaran sejumlah Rp.1 Miliar untuk kajian pengadaan pesawat patroli laut dan patroli hutan dalam Perubahan APBA 2017.

"Anggaran kajian tersebut adalah untuk melakukan feasibility study (studi kelayakan) guna menunjang realisasi pengadaan enam unit pesawat patroli tersebut. Bukan untuk menolak, apalagi menggagalkannya." ujarnya.

Jadi pada dasarnya DPRA sangat mendukung program pengadaan pesawat itu. Hanya saja DPRA menundanya sampai semuanya jelas. Baik soal spesifikasi pesawat, perhitungan biaya operasional dan biaya perawatan nantinya, serta yang sangat penting adalah terkait prosedur perencanaan dan penganggarannya.

Mengenai penggunaan anggaran yang Rp.1 Miliar tersebut akan digunakan oleh pihak eksekutif, bukan legislatif. Karena hal itu adalah tanggungjawab dan wewenang eksekutif. DPRA akan menunggu hasil kajiannya untuk dibahas secara lebih komprehensif dalam anggaran selanjutnya (APBA 2018).

Bappeda Aceh serta dinas-dinas teknis yang nantinya akan melakukan kajian, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, serta Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dibantu oleh akademisi atau pakar. Semua instansi tersebut tentu akan bekerja dibawah arahan Gubernur Aceh, apalagi gubernur yang paham tentang pesawat, dan ini adalah usulan gubernur.

"Anggaran Rp.1 Miliar tersebut adalah estimasi. Bila tidak habis terserap, ya dikembalikan ke kas daerah, dalam perhitungan saya, jika Pak Gubernur pergi ke Slovakia (atau negara lain) di Eropa bersama Kepala Bappeda serta empat Kepala Dinas dan staf untuk mengunjungi pabrik pesawat tersebut, sudah habis anggaran 500 jutaan." terang Irwan.

DPRA berharap program pengadaan pesawat ini bisa berjalan lancar. Namun yang terpenting adalah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan. Jangan sampai ada kesalahan prosedur, baik dalam proses perencanaannya serta penganggarannya.
Sebuah program yang masuk dalam APBA tentu ada mekanismenya, apalagi anggarannya tidak bisa dianggap kecil. Jadi harus ada dasar, ada feasibility study, serta ada prosedur yang harus dilalui, tidak bisa mendadak.

Soal pesawat ini, saya berharap semua pihak bisa bersabar hingga pembahasan APBA 2018. Lewat kajian yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik dan bisa dipertanggungjawabkan bersama. Karena APBA adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif.

Baik Gubernur dan empat Pimpinan DPRA, semua ikut menandatangani dokumen terkait Qanun APBA. Jadi kita ingin dokumen yang ditandatangani bersama itu tidak akan bermasalah di kemudian hari.

"Saya khawatir, apabila tidak melalui tahapan yang benar, yaitu sesuai RPJM, Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja) dinas, serta Musrenbang, program pengadaan pesawat ini nantinya akan dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat tahapan evaluasi di Jakarta." papar politisi NasDem ini.

Dalam rapat evaluasi APBA di Jakarta, kita (eksekutif dan legislatif Aceh) harus siap beradu argumen dengan pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah di Kemendagri. Jika argumentasi kita tidak kuat, apalagi tidak mampu menjelaskan dengan baik, maka banyak program yang akan dicoret-coret oleh Pemerintah Pusat.

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...