Perusahaan Perkebunan Wajib Sediakan Lahan Untuk Masyarakat Minimal 20 Persen Dari Luas HGU

RDPU

Banda Aceh, acehportal.com - Komisi II DPRA bersama pemerintah Aceh tengah menyiapkan rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas qanun nomor 6 tahun 2012 tentang Perkebunan.

Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri, ST mengatakan, qanun Aceh nomor 6 tahun 2012 tentang perkebunan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan penyelenggaraan pembangunan perkebunan p-ada saat ini dan peraturan perundang-undangan mengenai perkebunan terbaru sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan.

"Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perubahan qanun Aceh nomor 6 tahun 2012 tentang perkebunan kita lebih menekankan kebun plasma untuk masyarakat disekitar wilayah HGU perusahaan," terang Nurzahri usai RDPU, di Kantor DPRA, Senin (25/9).

RDPU tersebut dihadiri pimpinan perusahaan perkebunan sawit, LSM, Dinas Perkebunan, dan anggota Komisi II, dan akademisi.

Menurut Nurzahri, sesuai qanun sebelumnya qanun Aceh nomor 6 tahun 2012 perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak standar paling kurang 30 persen dari luas areal yang diusahakan.

Namun di dalam rancangan qanun perubahan ini perusahaan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak paling kurang 20 persen dari saham.

"Bila aturan ini tidak dilaksanakan, maka qanun perkebunan yang baru nanti akan lebih tegas memberikan sanksi yang termaktub dalam qanun perubahan," kata Nurzahri.

Sanksi atas perusahaan yang tidak melaksanakan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat termaktub dalam pasal 16A, dalam pasal itu disebutkan, perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan sampai pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...