Penolakan Kenaikan Tunjangan Anggaran Anggota Dewan, Ini Tanggapan Perwakilan DPRA

DPRA

KAMMI Tolak Penambahan Anggaran Anggota Dewan, Ini Tanggapan Perwakilan DPRA

Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRA, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (26/9/2017). Aksi ini dilakukan untuk menolak penambahan anggaran bagi anggota DPRA senilai Rp 25 miliar.

Aksi ini dipimpin langsung Ketua PW KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad. Para pengunjuk rasa membawa sejumlah alat peraga seperti pengeras suara dan spanduk ini mendapat pengawalan kepolisian dari Sat Sabhara Polresta Banda Aceh.

Perwakilan anggota DPRA, Abdullah Saleh, yang menemui para pengunjuk rasa di depan gedung tersebut mengatakan, persoalan yang disampaikan pada hari ini hanya mengenai dana Rp 25 miliar ini bukan hanya dana tunjangan untuk anggota dewan semata.

"Ada dana tunjangan operasional anggota dewan dan juga ada tunjangan hak keuangan anggota dewan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017," ujarnya di depan para pengunjuk rasa.

Ia menjelaskan, PP Nomor 18 tahun 2017 ini baru disahkan pada Mei 2017 yang lalu, yang kemudian berlaku di seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Aceh. Hak anggota dewan diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2017 ini.

"Jadi, kami DPRA hanya menyelaraskan saja, hanya menyesuaikan saja dengan PP ini. Jadi diperintahkan kepada semua kabupaten kota melaksanakan PP Nomor 18 ini dituangkan lebih lanjut dalam Qanun atau dalam Perda kalau di luar Aceh. Jadi Perda ini pun setelah kita susun dikoreksi oleh Kemendagri. Apakah sudah sesuai tidak dengan PP No 18 tahun 2017," jelasnya.

Soal keuangan DPR, dirinya mengaku tidak berani menyusun dan mengatur yang di luar perundang-undangan. Konsekuensi bukan hanya DPR saja, Sekretaris DPR pun bisa dijerat, karena jika mengeluarkan uang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jadi anggota DPR tidak serta merta bawa keluar uang tadi. Itu tidak bisa. Yang kelola uang hanya sekretariat DPR, DPR hanya menerima hak keuangan itu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, pihaknya perlu menyampaikan hal ini, karena ada anggapan seolah-olah dengan mudah, dengan gampang dalam mengambil keuangan daerah. Jika nantinya ada anggota dewan yang mengeluarkan tidak sesuai perundang-undangan, langsung dilapor aparat penegak hukum.

"Bisa kepada jaksa atau kepolisian. Kalau tidak mau diusir oleh polisi ataupun jaksa, kita sama-sama mendesak polisi dan jaksa supaya mengusut anggota DPR yang mengambil uang, yang bukan haknya. Jadi harus sangat transparan dan akuntabel dalam pengeluaran uang. Kalau ada tercium penyalahgunaan uang oleh anggota DPR, itu bisa disampaikan dan kita usut bersama-sama,"pungkasnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...