Kapal Pataya III Cemari Laut Sabang, Dinas Lingkungan Hidup Didesak Ukur Mutu Air

Kapal Pataya III yang kandas di kawasan Sabang. (Ist.)

Banda Aceh, acehportal.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sabang melakukan survey investigatif untuk mengukur baku mutu air laut di kawasan Iboih. Karena diduga kapal Pataya III yang kandas satu tahun lebih di perairan Sabang itu membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, pihaknya mengetahui adanya limbah berbahaya itu atas laporan dari anggota Walhi Aceh (YPS) kapal tersebut telah membuang limbah oli/minyak ke perairan laut sabang yang diduga dengan sengaja.

Untuk itu, Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sabang melakukan survey investigatif guna mengukur baku mutu air terkait kasus tersebut.

“Selain itu, Pemerintah kota sabang kami desak supaya memanggil pemilik kapal Pataya lll, untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan,” katanya dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat (22/9).

Menurutnya, apabila terbukti melakukan pelanggaran dan unsur pidana lingkungan, maka pemilik kapal Pataya harus diproses secara hukum, serta wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar.

Dijelaskannya, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat tegas disebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dalam kasus ini, pemilik kapal Pataya memiliki tanggungjawab mutlak sesuai ketentuan pasal 88 undang-undang lingkungan hidup,  setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana lingkungan, pemilik kapal Pataya dapat di penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 3 milyar rupiah, sebagaimana ketentuan Pasal 104.

Untuk itu Walhi Aceh mendesak pemerintah Kota Sabang dan aparat kepolisian untuk  bertindak cepat terkait kasus ini. Sehingga kasus ini menjadi pelajaran bagi setiap pemilik kapal, serta kasus serupa tidak terulang kembali dimasa akan datang.

Komentar

Loading...