Kini Masyarakat Miskin di Aceh Bisa Mendapat Bantuan Hukum Gratis Dari Pemerintah Aceh

paripurna DPRA

Banda Aceh, acehportal.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membidangi Hukum Politik Dan Pemerintahan, menggelar acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, pada hari Kamis, 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Gedung Utama DPRA.

Acara RDPU ini dibuka oleh Wakil Ketua I DPRA, H. Sulaiman Abda, dan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman. didampingi Para Anggota Komisi I DPRA.

Rancangan Qanun ini disusun dikarenakan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum. Sehingga perlu mendapat bantuan hukum dengan memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman mengatakan, penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh, maupun Fakir Miskin asal Aceh atau yang memiliki garis keturunan Aceh yang berada di luar Aceh dan di luar Negeri dalam menghadapi permasalahan hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir Miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hokum, dan menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

“Jadi kini masyarakat Aceh sudah bisa mendapat bantuan hukum gratis dari Pemerintah Aceh, serta untuk menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.” Terang politisi Partai Aceh ini.

Dalam rancangan qanun ini, fasilitasi anggaran bantuan hukum dialokasikan dalam APBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir miskin dilakukan oleh Perangkat Aceh/Unit Kerja yang memembidangi urusan hukum.

Sedangkan pemberi Bantuan Hukum Fakir Miskin, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini. Diantaranya berbadan hokum, terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dan memiliki pengurus serta memiliki program Bantuan Hukum.

Sementara untuk penerima Bantuan Hukum Fakir Miskin adalah Orang Aceh yang berdomisili di wilayah Aceh, di luar Aceh maupun di luar negeri yang menghadapi masalah hokum, seperti; perkara keperdataan, pidana, tata usaha Negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.

Ermiadi menjelaskan, bantuan hukum yang diberikan nantinya saat pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana, dan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.

Namun ada syarat untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, diantaranya calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan tugas sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pemohon Penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan: Foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Keuchik atau nama lain, kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain dimana pemohon Bantuan Hukum bertempat tinggal. Serta, uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. (*)

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...