Tingginya Laporan Penyimpangan Dana Desa Kajati Kumpulkan Kajari dan Kasiintel se Aceh

Pengukuhan tim saber pungli Kejati Aceh

Banda Aceh, acehportal.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Raja Navrizal didampingi oleh Asisten Intelijen Rustam dan beberapa Kajari serta Seluruh Kasi Intelijen Se-Aceh siap melaksanakan kegiatan sosialisasi tetang penggunaan Dana Desa yang dikawal dan didampingi oleh Tim TP-4D Kejati Aceh dan Kejari se-Aceh.

Penegesan ini disampaikan oleh Kajati Aceh seiring maraknya persoalan yang timbul ditingkat desa dalam penggunaan dana desa yang baik dan benar.

Kajati menyebutkan, berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan bahwa banyak perangkat desa/geuchik di gampong tersangkut dalam persoalan hukum sehingga diperlukan sosialisasi bagi perangkat gampong untuk memudahkan mereka dalam mengelola keuangan negara yang diprogramkan dalam bentuk penyaluran dana desa.

Menurutnya, keberadaan Tim TP4-D dinilai tepat untuk melakukan pencegahan secara preventif untuk mengawasi dan mengawal setiap program desa.

"Setiap geuchik atau gampong yang ada di Aceh dapat meminta pendapat hukum kepada tim TP4-D jangan sampai tersangkut persoalan hukum, keberadaan tim ini bukan untuk sebagai tameng atau berlindung dalam perbuatan salah tetapi sabagai pengawal dan pengamanan Pembangunan sesuai arahan Presiden." terang Raja dalam rapat khusus di Kantor Kejati Aceh, Selasa (22/8/2017).

Asintel Kejati Aceh Rustam mengatakan, penyimpangan dalam pelaksanaan, antara lain adanya kesulitan desa untuk mematuhi kerangka waktu pengelolaan anggaran desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan dalam menyusun apbdes belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban apbdes masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standard dan rawan manipulasi, apbdes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Penyimpangan juga dilakukan karena lemahnya pengawasan, yakni efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dsngan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh para camat belum jelas.

"Sumber daya manusia yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya pemahaman aparat desa," katanya.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut asintel Kejati Aceh menjelaskan perlunya diadakan sosialisasi kepada seluruh keuchik atau perangkat gampong se Aceh secara serentak pada tanggal 24 Agustus 2017 dan menindak lanjuti instrusi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung.

"Dari data yang kita terima dari anggota Kejaksaan Di daerah terkait pengunaan dana desa dan penyelurannya terdapat permasalahan baik dalan penyaluran, penyusunan RPJM, rpbdes maupun terlambatnya pembuatan LKPJ sehingga rawan terjadi penyimpangan antara lain, keterlambatan penyaluran ADD tahun 2017 yang disebabkan terlambatnya pembuatan LPJ tahun 2016 yang berimbas tidak optimalnya lelaksanaan kegiatan.

Kemudian, RPJM kadangkala disimpangi karena dibuatkan melalui jasa orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa dan perangkatnya tidak memahami maksud dan tujuan RPJ.

Selain iti, Apbdes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kepala Desa dan perangkatnya dalam menetapkan alokasi dana desa tidak melalui musyawarah serta adanya berbagai macam kepentingan dari pihak pihak yang ingin diikutkan dalam pengelolaan dana desa terutama proyek fisik dan kerangka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.

Rustam menambahkan, peran pendamping desa kurang dianggap oleh kepala desa karena hanya sebatas memberikan saran dan masukan tidak dapat memaksa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum mengikuti standard dan rawan manipulasi. "Parahnya tidak transparannya kepala desa dan perangkatnya dalam pelaksanaan kegiatan," paparnya.

Penulis:gun
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...