Ketua Komisi 2 DPRA Minta Dokumen KUA PPAS APBA 2018 Ditarik Kembali

nurzahri

Banda Aceh, acehportal.com - Terkait dengan sudah diserahkannya KUA PPAS APBA 2018, Komisi 2 DPRA sudah menelaahnya, dan ternyata dokumen tersebut dibuat tidak berdasarkan prinsip-rinsip perencanaan anggaran sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni wajib berdasarkan RPJP Aceh, RPJM Aceh dan renstra Dinas SKPA Aceh.

Hal ini disebabkan karena sampai hari ini RPJM Aceh 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan wagub terpilih belum diselesaikan dan belum diserahkan ke DPRA oleh gubernur Irwandi Yusuf.

Nurzahri mengakui, memang gubernur sudah membentuk Tim RPJMA bahkan jauh hari sebelum gubernur dilantik dengan menggunakan dana bantuan Uni Eropa, "untuk hal ini perlu kita beri apresiasi, sayangnya tim tersebut sedikit lambat kerjanya hal ini terbukti dengan belum adanya draft apapun terkait RPMA tersebut, padahal untuk menjadi Qanun RPJMA masih dibutuhkan proses lagi yakni pembahasan draft Qanun RPJMA di DPRA,"terangnya.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, SKPA Aceh butuh qanun RPJMA utk membuat renstra bagi dinas-nya sebelum diterjemahkan kedalam program-program SKPA utk APBA 2018.

"oleh karena itu saya mengusulkan agar Dokumen KUA PPAS APBA 2018 ditarik kembali oleh Irwandi yusuf dan diperbaiki sesuai visi misinya, hal ini perlu saya sampaikan agar DPRA tidak dihujat oleh masyarakat karena terlambat membahas APBA 2018.," demikian kta Nurzahri yang menjabat sebagai Ketua komisi 2 DPRA. (*)

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...