Permintaan Dewan, Pemerintah Aceh Rencana Batalkan Pembangunan 40 Rumah Bagi Warga Miskin

Rumah tidak layak huni pada lahan relokasi di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro terpaksa ditempati warga gusuran karena tidak memiliki biaya. Foto: Analisa

Banda Aceh - Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) menyampaikan protes keras terkait rencana pembatalan proyek pembangunan 40 rumah layak huni bagi masyarakat miskin Kota Subulussalam yang dianggarkan dalam APBA 2017.

Pasalnya, pembatalan dilakukan hanya didasarkan atas permintaan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang kemudian akan dialihkan untuk proyek pembangunan infrstruktur perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan.

"Kami sampaikan protes keras atas upaya penyerobotan hak masyarakat miskin ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tender 40 unit rumah layak huni itu sudah diajukan sejak Mei lalu. Tapi hingga saat ini tak kunjung dilakukan," ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala, Selasa (8/8/2017).

Ia mengatakan, proyek senilai Rp 3,4 miliar yang dialokasikan dan telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya Aceh bahkan sudah dilakukan verifikasi ke lapangan terkait layak tidaknya calon penerima.

Namun hanya karena ada surat permintaan yang turut ditandatangani Ketua DPRA ke Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) lalu kemudian tender itu batal dijalankan.

"Jadi upaya pembatalan ini adalah bentuk nyata dari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap tata kelola anggaran di provinsi ini. Segala sesuatunya tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan kepentingan pihak tertentu yang punya kuasa," tegasnya.

Koordintor FAKTA berpendapat,  pembatalan itu akan berdampak baik secara administratif maupun hukum terhadap beberapa hal. Pertama, pembatalan berimplikasi pada tidak dijalankannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  yang telah dibahas dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA.

Kedua, mengingat alokasi anggaran pembangunan 40 unit rumah layak huni bersumber dari dana otsus yang menjadi hak Kota Subulussalam sebagaimana diatur melalui keputusan gubernur, maka upaya pengalihan ke kabupaten lain dengan sendirinya akan menimbulkan dampak hukum.

Ketiga, yang paling penting adalah bahwa pada tahun 2017 ini Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan program pembangunan sebanyak 40 rumah layak huni bagi masyarakat miskin Subulussalam. "Jika benar-benar dialihkan maka hak warga miskin di Subulussalam memperoleh manfaat langsung dana otsus seperti tujuan dasar pengalokasian dana itu, akan hilang sama sekali," katanya.

Atas masalah ini, ia mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya menyampaikan protes langsung ke berbagai pihak terkait dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan pejabat TAPA. Namun semua pihak itu seperti lepas tangan dan berdalih tidak punya kewenangan memutuskan.

“Karena permintaan pembatalan datangnya dari oknum wakil rakyat atas dasar hak aspirasi, maka semua pihak memilih diam. Untuk itu, kami merasa perlu menyampaikan protes secara terbuka agar diketahui publik secara luas,"pungkas Indra P Keumala.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...