Ditemukan 13 Kasus Penyimpangan Dana Desa, MaTA Minta Kejati Aceh Bentuk Tim Terpadu

MaTA

Banda Aceh, Acehportal.com - Dengan ditemukannya 13 kasus berpotensi penyimpangan dana desa  di Aceh dalam  kurun tahun 2017, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membentuk tim terpadu dalam pengawasan dan penindakan. Tim terpadu juga terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, serta pendamping desa.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi mengatakan, tim tersebut nantinya selain bekerjasama dalam melakukan pengawasan, juga merumuskan strategi pencegahan penyimpangan dana desa, termasuk merumuskan langkah dan strategi unit complain terhadap pengelolaan dana desa.

“Karena, dikhawatirkan jika tidak ada tim khusus. Sedangkan dana desa yang digelontorkan miliaran rupiah setiap tahunnya tidak akan memberi efek apapun untuk kemandirian gampong,” katanya kepada wartawan, Minggu (06/08/2017).

MaTA sendiri mengetahui pemerintah pusat telah membentuk Satgas Dana Desa, tapi apakah akan berjalan efektif menjangkau keseluruh desa di Indonesia. Untuk itu, di Aceh penting dibentuk tim terpadu yang akan berperan mengawasi dan menindak indikasi penyimpangan dana desa.

“Bisa jadi, tim ini nantinya akan menjadi inovasi baru di Aceh dan bisa diimplentasikan diwilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut MaTA, pengelolaan dana desa rentan sekali terjadi penyimpangan. Hal ini bukan saja minim pengawasan diinternal dan eksternal gampong, tapi juga kurangnya kemampuan sebagian perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut.

“Sebagian pendamping juga belum bekerja maksimal mendampingi perangkat gampong. Sehingga indikasi penyimpangan terjadi sejak implementasi dana desa disebagian gampong di Aceh,” ujarnya.

Ia juga merincikan, sebelum ada kucuran dana desa, MaTA mencatat potensi korupsi kerap terjadi di level pemerintahan kabupaten/kota. Namun, seiring bergulirnya dana desa, potensi penyimpangan ini mulai bergeser dan “merasuki” ke level pemerintah gampong.

“ Ini adalah persoalan yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya, agar tujuan pengalokasian dana desa benar-benar tercapai,” ungkapnya.

Ditambahkannya, berdasarkan temuan MaTA, modus-modus korupsi dalam pengelolaan dana desa, antara lain membayar honor pekerja tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang fiktif, penggelembungan harga barang,dan pemotongan oleh oknum perangkat gampang atau oknum kecamatan.

Dalam kurun waktu 2017, pihaknya mencatat setidaknya terdapat 13 kasus potensi penyimpangan dana desa yang mencuat ke permukaan yang terjadi di Aceh. Namun, hanya satu kasus yang baru diproses hingga ke pengadilan, yakni kasus penyimpangan dana desa di gampong Keude Aceh Timur.

“Dari 13 kasus ini, rata-rata terjadi di internal gampong, misal tidak tepat sasaran, mark-up dan juga penggelapan,” sebutnya.

Selain itu, juga terdapat dua kasus indikasi pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum kantor kecamatan, di Aceh Besar dan Nagan Raya. Tapi hingga saat ini, belum ada informasi bagaimana kelanjutan kedua kasus tersebut.

MaTA meyakini, kalau dilihat lebih jauh akan ada banyak kasus-kasus potensi penyimpangan dana desa lainnya yang terjadi di Aceh. Untuk itu, diperlukan tim khusus yang benar-benar serius melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Partisipasi dan pengawasan masyarakat, juga merupakan salah satu langkah untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dana desa. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hinga pada tahapan pertanggungjawaban.

Penulis:Redaksi
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...