Aryos Nivada: Semua Pihak Harus Memantau Independensi dan Integritas KIP

Banda Aceh - Dari tiga kabupaten/kota di Aceh  yang melaksanakan Pilkada tahun 2018, baru Kota Subulussalam yang diketahui telah disetujui anggaran Pikada 2018 oleh pemko Subulussalam sebesar Rp 17 miliar lebih.

Persetujuan sekaligus kesepakatan tersebut menyusul ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pilkada 2018 oleh Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, dengan Ketua KIP Subulussalam, Kamis (27/7/2017), di ruang kerja Wali Kota Subulussalam. Sedangkan dua lagi sedang dalam proses penyusunan.

Menyikapi disahkannya NHPD sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, Pengamat Politik dan Keamanan  Aceh , Aryos Nivada mengatakan, semua pihak diharapkan memantau pelaksanaan proses hibah anggaran Pilkada 2018 karena  tahapan pengesahan anggaran ini merupakan tahapan krusial.

"Tahapan penyusunan dan pengesahan anggaran ini sangat krusial. Karena disinilah akan di uji integritas dan independensi komisoner KIP dalam menjalankan tupoksinya. Kita berharap tidak ada deal deal atau perjanjian khusus antara Anggota KIP dengan petahana. Ini penting bila KIP tidak ingin mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan," ujarnya, Minggu (6/8/2017) saat dikonfirmasi ulang.

Menurutnya, peluang bagi petahana mengontrol KIP dinilai cukup berpotensi karena petahana sendiri memiliki kontrol dan akses terhadap anggaran pilkada. "Peluang petahana mengontrol jalannya pentas demokrasi cukup strategis, karena petahana memiliki kontrol penuh terhadap anggaran pilkada yang hendak disalurkan ke KIP," kata Aryos.

Dikhawatirkan apabila tidak diawasi, sambungnya, maka akan membuka celah-celah bagi petahana untuk mengontrol KIP dalam rangka deal anggaran. "Indikatornya bisa dilihat dari seberapa persen anggaran yang disetujui dikaitkan dengan APBD dan pemasukan daerah. apabila anggaran disetujui 100 persen  atau bahkan lebih, maka potensi itu patut diwaspadai," jelas pria berkacamata ini.

Aryos menambahkan, proses pembentukan panwaslih harus segera dilakukan. "Terkait panwaslih, kita berharap Bawaslu Aceh agar secepatnya membentuk panwaslih terutama di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018, agar ketika ada pelanggaran pada tahapan masyarakat dapat tahu kemana melapor. Absennya panwaslih dalam tahapan sangat berbahaya karena penyelenggara pemilu menjadi leluasa dan tidak terkontrol," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Politik

Komentar

Loading...