Seluruh Fraksi DPRK Aceh Tamiang Belum Setujui Raqan 2016

AnalisaTgk Irsyadul Afkar dari Fraksi Tamiang Sekate me­nyerahkan laporan tertulis fraksinya yang belum menye­tujui laporan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Atam 2016 dalam rapat Paripurna di Gedung DPRK Atam, Senin (31/7).

Kualasimpang - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, yakni Fraksi Partai Aceh (PA), Fraksi Merah Putih dan Fraksi Tamiang Sekate belum menyetujui laporan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pe­laksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2016.

Hal itu disampaikan oleh masing-ma­sing fraksi dalam Ra­pat Paripurna ke-5 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus pembacaan keputusan DPRK Atam tentang persetujuan Raqan pertanggungjawaban pelak­sanaan APBK 2016, yang dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang, Juanda, SIP didampingi Ke­tua DPRK Fadlon dan dihadiri Bupati H Hamdan Sati, ST dan seluruh SKPK di lingku­ngan Pemkab Atam, di ruang Sidang Utama Gedung DPRK setempat, Senin (31/7).

Mustaqim yang membacakan pandapat akhir Fraksi PA menyatakan, kepada pimpinan sidang untuk menunda penanda tanganan bersama terhadap Raqan Pertanggungjawaban AP­BK 2016, dikarenakan saat rapat pemba­hasan dengan Badan Anggaran (Banggar) ada sejumlah Kepala Satuan Kerjaa Pe­rangkat Kabupaten (SKPK) yang tidak hadir.

“Maka Fraksi Partai Aceh menolak untuk menyetujui Rancangan Qanun Ka­­bupaten Aceh Tamiang tentang Pertanggung jawaban terhadap APBK Ta­hun Anggaran 2016,” tegasnya.

Menurut Fraksi PA, sudah sepatutnya Bupati Aceh Tamiang sebagai pe­nyelenggara roda pemerintahan bisa menjadi pedo­man dalam memperbaiki kinerja SKPK-nya, terlebih lagi ber­kai­tan dengan peningkatan PAD di masa mendatang.

Mustaqim yang membacakan pen­dapat fraksinya meng­harapkan visi dan mi­si Pemkab Atam sesuai dengan RPJM dalam upaya mensejahterakan ke­hidupan masyarakat bukan­lah hal yang semu. Namun semua itu dapat ter­wujud sangat tergantung kepada bupati selaku kepala daerah harus memiliki ke­tegasan dan keberanian dalam me­lakukan perubahan untuk mengelola pemerintahan yang lebih dinamis.

Hal senada disampaikan Desi Amelia dari Fraksi Merah Pu­tih, antara lain menyebutkan, berdasarkan pembahasan Bang­gar DPRK Atam, bahwa ada beberapa SKPK yang tidak hadir dan tidak dapat dikonfirmasi langsung. Hal itu menye­bab­kan terhambatnya laporan realisasi Raqan 2016. Oleh sebab itu, Fraksi Merah Putih tidak menyetujui Raqan Kabu­paten Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban APBK 2016.

Sedangkan pendapat Fraksi Tamiang Sekate yang dibaca­kan oleh Tgk Irs­ya­dul Afkar menyampaikan, setelah Fraksi Ta­miang Sekate menelaah dan meneliti realisasi laporan per­tang­gungjawaban APBK 2016, juga belum bisa menyepakati Rancangan Qanun tersebut. “Pen­dapat ini kami sampaikan, karena dalam pembahasan di Banggar masih banyak kegiatan yang belum bisa di jelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPK terkait,” tandasnya.

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, ST kepada Analisa usai mengikuti Rapat Paripurna 5/penutup di ruang si­dang utama menepis bahwa belum di­setujuinya Raqan APBK 2016 oleh frak­si di DPRK dikarenakan terjadi mis­komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Diakuinya, semua itu me­rupakan kesalahan SKPK terutama kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Kepala SKPK,” terangnya.

Namun demikian, pihak eksekutif akan mencari solusi ter­kait permasalahan tersebut dengan memanggil SKPK ber­sangkutan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan permin­taan DPRK. “Kalau memang itu kesalahan dari SKPK kita akan mengambil tindakan tegas,” ancamnya sembari menye­butkan, pihaknya belum bisa pastikan laporan Raqan pertang­gungjawaban APBK 2016 akan dibahas kembali de­ngan de­wan.

Ditemui terpisah, Pimpinan Rapat Paripurna 5, DPRK Atam, Juanda, SIP mengatakan, masing-masing fraksi ber­pen­dapat dengan menyatakan secara tegas Raqan APBK 2016 belum dapat ditetapkan menjadi Qanun LKPj 2016. “Karena belum disepakati bersama fraksi maka Raqan APBK 2016 tidak bi­sa ditandatangani oleh pimpinan de­wan­ dan bupati,” ujarnya.

Pihaknya menilai, ketidak-hadiran se­jumlah SKPK pada rapat Banggar yang digelar sepekan lalu dianggap se­bagai meng­hambat proses dan mekanis­me evaluasi APBK 2016. Wakil Ketua I Juanda, juga menyampaikan bahwa rapat pa­ripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2016 ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Sumber:Analisa
Rubrik:News

Komentar

Loading...