Komisi IV DPRA: Banyaknya Temuan BPK RI Karena Lemahnya Pengawasan dan SDM Yang Rendah

Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh Asrizal H Asnawi dalam rapat Pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2016 dan LHP BPK RI Pada sidang paripurna DPRA masa sidang ke ii tahun 2017.

Banda Aceh, acehportal.com - Masih banyaknya temuan LHP BPK RI dalam audit keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 disebabkan oleh masih lemahnya dokumen perencanaan, pengawasan serta sumber daya manusia SKPA yang ditempatkan tidak sesuai keahlian.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh Asrizal H Asnawi dalam rapat Pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2016 dan LHP BPK RI Pada sidang paripurna DPRA masa sidang ke ii tahun 2017, (20/7/2017).

Hasrizal mengatakan, dalam penjaringan kepala dinas, badan dan biro selaku pembantu Gubernur untuk masa yang akan datang Komisi IV minta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk menempatkan aparatur sesuai dengan disiplin ilmu, mempunyai kapasitas untuk membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak/stakeholder terutama dengan lembaga DPR Aceh yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

“Apabila Kepala Dinas selaku mitra kerja Komisi IV tidak dapat membantu melaksanakan tugas dan fungsi Gubernur, maka kami akan menolak mereka dan mengundang langsung Saudara Gubernur Aceh untuk setiap pembahasan di Komisi IV DPR Aceh,” ujarnya.

Selain itu, Hasrizal mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan harus berbasis pada perencanaan yang matang dan komprehensif agar setiap rupiah yang dianggarkan untuk belanja pembangunan dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna alias tidak sia-sia.

Pelaksanaan serta pengawasan program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Aceh harus dilakukan secara transparan, akuntabilitas serta komprehensif dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kami meminta Saudara Gubernur Aceh untuk mengevaluasi SKPA yang serapan anggaran APBA rendah serta terkesan kurang serius dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK RI,” kata politisi PAN ini.

Komisi IV DPRA meminta Tim TAPA supaya program kegiatan yang diusulkan dalam APBA Perubahan Tahun 2017 berdasarkan renstra dan renja SKPA, bukan berdasarkan titipan rekanan, kontraktor atau oknum tertentu,  selain itu Komisi IV juga meminta Pimpinan DPR Aceh dapat membentuk Tim Pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK RI.

Komisi IV mendesak Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti semua hasil temuan BPK RI dan hasilnya dilaporkan ke DPR Aceh sebelum Tim Pansus DPR Aceh terbentuk.

“Apabila belum diselesaikan setelah Tim Pansus DPR Aceh terbentuk, maka Komisi IV merekomendasikan untuk diserahkan kepada penegak huku,” ancam Komisi IV DPRA. (*)

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...