Gubernur Aceh Harus Perketat Pengawasan Program di SKPA

Rapat Pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2016 dan LHP BPK RI Pada sidang paripurna DPRA masa sidang ke ii tahun 2017

Banda Aceh, acehportal.com - Terhadap temuan pada LHP BPK RI, sudah semestinya Pemerintah Aceh untuk bersungguh sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI, baik itu rekomendasi tahun 2016 maupun tahun sebelumnya, dengan mengoptimalkan pengawasan terutama pengawasan internal Pemerintah Aceh dan hasil tindaklanjut tersebut dilaporkan pada kesempatan pertama.

Ketua Komisi III Efendi dalam laporannya di gedung DPRA. (20/7/2017) menjelaskan, Gubernur Aceh perlu secara ketat mengontrol melalui Bappeda Aceh untuk secara sistematis mengkoordinir dan mensikronisasikan antara perencanaan pembangunan Aceh yang dilakukan oleh Bappeda Aceh dengan program kegiatan pada SKPA-SKPA lainnya, sehingga tidak terjadi lagi inkonsistensi antara perencanaan dengan realisasi kegiatan, sehingga target-target dari pembangunan Aceh setiap tahunnya dapat tercapai.

Kemandirian fiskal Aceh merupakan sesuatu hal yang menjadi sasaran serta perlu terus menerus diupayakan oleh pemerintah Aceh dengan penguatan melalui peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Ada beberapa potensi Pendapatan Asli Aceh (PAA)yang belum tergalidan dipungut seperti; retribusi masuk Museum Tsunami dan denda pajak air permukaan serta kontribusi tetap dan persentase keuntungan dari pengelolaan aset mess/hotel Aceh di Jakarta.

Dalam hal ini Komisi III DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh segera melakukan pungutan dan mengoptimalkan semua potensi penerimaan dari pendapatan asli Aceh.

Sebagaimana realitas yang terjadi bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian realisasi anggaran adalah waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sehingga berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran yang kemudian berimbas pada terhambatnya pencapaian target pembangunan.

Komisi III sangat berharap, tahun-tahun berikutnya kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan komitmen bersama untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tepat waktu.

Sebagaimana tahun sebelumnya bahwa dana otonomi khusus relatif belum berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena peruntukannya belum terarah dan terfokus pada target/indikator pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah Aceh. Komisi III DPR Aceh berpendapat kedepan pemerintah Aceh lebih fokus dan terarah dalam pemanfaatan dana otonomi khususdigunakan untuk kegiatan/program yang memiliki multi-efek atau dayaguna dan pengaruh yang besar terhadap capaian pembangunan baik dalam skala besar ataupun kualitas.

Belum adanya realisasi investasi modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan skala besar seperti munculnya industri-industri besar di Aceh sehingga target peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran sulit tercapai.

Kegiatan-kegiatan promosi potensi investasi Aceh perlu dilaksanakan secara sistematis dengan memanfaatkan semua peluang yang ada pada even-even internasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi di Aceh.

Dengan potensi sumber daya Aceh yang besar tetapi belum dapat menarik investor secara maksimal maka Komisi III DPR Aceh, berpendapat bahwa pemerintah Aceh perlu segera mencarikan strategi yang tepat dan sistematis sehingga pertumbuhan investasi Aceh semakin meningkat dan berkelanjutan.

Efendi menyampaikan, terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang mengalami kendala, dimana pemerintah Aceh belum dapat memenuhi semua persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2011sebagai contoh dokumen penetapan lokasi dan bukti hak atas tanah yang oleh pemerintah Aceh belum mampu dipenuhi sampai saat ini.

Kondisi ini jangan sampai dibiarkan apalagi menjadi blunder tanpa dicarikan solusi antara pemerintah Aceh dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola aset negara yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), mengingat berhasilnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Aceh kedepan.

Menyikapi hal tersebut Komisi III DPR Aceh, berpendapat bahwa pemerintah Aceh perlu segera menempuh cara dan strategi yang cerdas untuk penyelesaian kendala dalam mewujudkan KEK Arun Lhokseumawe ini dengan pertimbangan kepentingan dan keuntungan yang maksimal bagi rakyat Aceh. (*)

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...