DPRA Keluarkan Rekomendasi Kepada Gubernur Aceh Yang Harus Ditindaklanjuti

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2016

Banda Aceh, acehportal.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merekomendasikan beberapa tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh maupun BPK RI, hal itu disampaikan Badan Anggaran DPRA dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Rabu (19/7).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRA Ermiadi yang juga menjabat sebagai Ketua tim Panja LKPJ Gubernur Aceh dalam paripurna yang turut dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan, DPRA merekomendasi kepada Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan berbagai temuan dari BPK RI sebagaimana yang tercantum dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian dan Buku III-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun rekomendasi tersebut diantaranya; Merekomendasikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam pemberian dan penerapkan sanksi kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, juga disertai dengan upaya pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas serta meningkatkan mekanisme pengawasan melekat dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh.

DPRA juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan BPK RI untuk menyampaikan perkembangan hasil tindak lanjut tentang berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah dilaksanakan oleh para pihak khususnya Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 secara berkala kepada DPRA.

Ermiadi menyebutkan, temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian; berkenaan dengan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Belum Maksimal, DPRA merekomendasikan agar pemerintah Aceh segera mempersiapkan naskah akademik dan rancangan Qanun Aceh tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh untuk dapat dimasukan dalam Program Legislasi Aceh Tahun Anggaran 2018, dengan mempedomani TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Keuangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Ia juga menjelaskan kaitan temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian serta temuan BPK RI dalam Buku III-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; berkenaan dengan Mekanisme Pengeluaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan Berupa Kursi Roda untuk Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada Dinas Kesehatan Aceh Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan serta berkenaan dengan Pemborosan Keuangan Daerah atas Pembayaran Premi Peserta Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) Minimal Sebesar Rp.63.488.418.000,00, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat dengan rekomendasi BPK RI untuk meminta Pemerintah Aceh melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, mengkaji kembali Program JKRA dan menyelaraskannya dengan Program Aceh Seujahtra (JKA PLUS) Gubernur Aceh 2017-2022 untuk memberikan layanan kesehatan dengan akses yang lebih memudahkan dan terintegrasi.

Dalam kaitan temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian; berkenaan dengan Pemerintah Aceh Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Rekomendasi terkait Kerjasama Pemanfaatan Mess Aceh; dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan kekayaan Aceh sebagai salahsatu sumber Pendapatan Asli Aceh, diminta kepada Pemerintah Aceh agar segera mengkaji kembali kerjasama pemanfaatan Mess Aceh termasuk menyelesaikan perubahan status Mess Aceh menjadi perhotelan serta melakukan pembenahan terhadap manajemen pengelolaannya. Jika dipandang perlu DPRA membentuk Pansus untuk menyelesaikan berbagai temuan tersebut.

Dalam kaitan temuan BPK RI dalam Buku III-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; berkenaan dengan Administrasi Kontrak Belum Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendorong Pemerintah Aceh bersama BPK RI untuk menunjuk Penilai Independen untuk melakukan perhitungan ulang pada pekerjaan dimaksud; serta menyusun Pedoman Bersama Perhitungan Penilaian Pembayaran Pekerjaan antara Pemerintah Aceh dan BPK RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta keseriusan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Apabila dalam batas waktu 60 hari Pemerintah Aceh belum menindaklanjutinya, maka BPK RI berkewajiban melakukan pemantauan dan dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil pemantauan dan pemeriksaan tersebut agar diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Lanjut Ermiadi, bahwasannya dalam hal pemantauan dan pemeriksaan lanjutan dari BPK RI masih ditemukan adanya penyimpangan oleh DPR Aceh, maka DPR Aceh akan meneruskan hasil temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum. (*)

Penulis:gun
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...