Gubernur Minta Barak Bakoy Tidak Dibongkar

Ist.

Acehportal.com - Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda penggusuran barak bakoy Aceh Besar yang rencananya akan dilakukan pada hari Rabu, 26 April 2017.

Hal demikian disampaikan Gubernur Aceh terkait adanya informasi bahwa di barak tersebut masih adanya 18 kepala keluarga korban Tsunami yang belum mendapatkan bantuan rumah.

Zaini menyebutkan, penundaan untuk menggusur barak bakoy tersebut untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan, mengingat sejumlah warga yang masih menempati barak tersebut merupakan warga Aceh yang harus dicarikan solusi tempat tinggal mereka terlebih dahulu.

“Jadi bukan langsung kita main gusur, tapi kita tidak mau tau kemana mereka akan tinggal. Karena ini adalah soal kemanusiaan,”ujar Gubernur Aceh, Senin (24/04).

Gubernur Aceh yang turut didampingi Karo Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin menyebutkan sebelumnya Pemerintah Aceh, Polda Aceh serta anggota DPD RI Asal Aceh juga sudah menyurati Bupati Aceh Besar agar menunda penggusuran hingga didapatkan solusi yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di barak tersebut.

“Kita harapkan ini diselesaikan dulu dengan bijaksana, dengan melibatkan semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tidak terkesan ada yang buang badan dalam persoalan ini,” lanjut Zaini.

Pemerintah Aceh akan berupaya membantu menyelesaikan masalah asrama Meuligoe Sultan Iskandar Muda, di Jalan Poncowinatan No 6 di Yogyakarta,  dan akan melakukan pendekatan dengan Sultan Yogyakarta terkait sengketa tersebut.

Hal demikian disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian dan Kepala Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Senin (24/04).

Gubernur Aceh mengatakan walaupun asrama tersebut bukan milik pemerintah Aceh, melainkan milik masyarakat Aceh di Yogyakarta, namun demikian sebelum perkara tersebut masuk ke Pengadilan, Pemerintah Aceh telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

“Banyak upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, seperti klarifikasi status kepemilikan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Yogyakarta dan bahkan menyurati Kementerian Agraria. Artinya Pemerintah Aceh jauh hari sudah melakukan upaya, namun tiba-tiba kembali muncul gugatan oleh seseorang bernama Sutan Suryajaya, yang mengaku sebagai pemilik sah Hak Guna Bangunan (HGB),”ujarnya.

“Upaya berikutnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan melakukan pendekatan dengan sultan Jogja,”lanjutnya.

Gubernur Aceh secara resmi juga akan menyurati sultan Jogja untuk mencari solusi terhadap mahasiswa yang menempati asrama tersebut.

Penulis:raja
Rubrik:Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...