Paripurna Khusus Hak Menyatakan Pendapat Batal, Diganti Dengan Pernyataan Sikap Politik

DPRA/ilustrasi

Banda Aceh (Acehportal.com) – Rapat paripurna khusus di DPRA dengan agenda penggunaan hak menyatakan pendapat yang berlangsung Jumat (7/4/2017) malam ditiadakan dan diganti dengan membuat pernyataan sikap politik DPRA terhadap kebijakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Ketua DPRA Muharudin yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, hasil rapat koordinasi pimpinan pada tanggl 06 April 2017 untuk mengkaji ulang materi rapat paripurna khusus ini yaitu penggunaan hak penyataan pendapat DPRA terhadap kebijakan gubernur terkait dengan mutasi pejabat dilingkungan pemerintah Aceh.

Dari hasil kajian tersebut diambil kesimpulan bahwa pimpinan DPRA telah menyepakati agenda “hak pernyataan pendapat” ini ditiadakan atau tidak dilanjutkan dan selanjutnya diganti dengan membuat “pernyataan sikap politik DPRA terhadap kebijakan Gubernur Aceh”, dan agenda tersebut disetujui forum anggota DPRA dalam rapat paripurna, yang selesai pukul 24;00 wib itu.

Muharudin menyatakan, DPRA juga telah menyurati BPK Perwakilan Aceh, BPKP dan Inspektorat Aceh nomor 782/780 tanggal 29 Maret 2017 yang meminta agar lembaga pengawas internal dan ekstrenal tersebut melakukan pra-audit terhadap kemungkinan penggunaan anggaran oleh pejabat yang telah dilantik dengan keputusan tersebut apakah dapat merugikan keuangan negara/daerah atau tidak.

"Kalaupun Mendagri pernah menyatakan, bahwa pejabat yang diganti oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah adalah sah, maka Mendagri harus segera mengeluarkan surat keputusan agar tidak terjadi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu jalannya Pemerintahan di Aceh," kata ketua DPRA.

Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...