Kajati Aceh Didesak Segera Eksekusi Perkara Korupsi Alkes Abdya

GeRAK Aceh laporkan kasus korupsi Dinas Pengairan Aceh ke Kejati./ilustrasi

Banda Aceh (Acehportal.com) - Lembaga anti korupsi GeRAK Aceh mendesak Kepala kejaksaan tinggi Aceh untuk segera melakukan eksekusi atas perkara tindak pidana korupsi alat kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2013 yang bersumber dari alokasi anggaran APBN, kasus tersebut saat ini telah telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, melalui rilisnya, Jumat (7/4/2017) mengatakan, perkara ini terbukti secara sah merugikan keuangan negara dan ini dikuatkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2016, maka berdasarkan amar putusan tersebut Kajati Aceh didesak untuk segera melakukan eksekusi terhadap terpidana yang merupakan para pihak yang ikut bertanggung jawab.

Askhalani menyeburkan, dalam petikan amar putusan Mahkamah Agung nomor: 1021 K/PID.SUS/2016 disebutkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/putusan umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie tersebut, dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi/tindak pidana korupsi Banda Aceh Nomor 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 5 Januari 2016 yang membatalkan putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 2 November 2015, dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan supaya para terdakwa ditahan.

Berdasarkan fakta atas amar putusan mahkamah agung tersebut, maka Kajati Aceh sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk segera melakukan eksekusi terhadap perintah putusan tersebut sebagaimana aturan perundangan yang berlaku, selain dari itu Kajati Aceh juga harus memerintahkan Kejari Abdya untuk dapat menindaklanjuti atas dugaan keterlibat pihak lain (PT Pemenang Proyek) yang merupakan salah satu perintah sebagaimana putusan awal yang diputuskan dalam sidang tipikor dipengadilan Negeri Banda Aceh, dan dalam amar putusan tersebut juga disebutkan bahwa PT pemenang tender harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa hingga tahun 2017 Kajari Blang Pidie sudah beberapa kali mengeluarkan Sprindik (surat perintah penyidikan) dengan masing-masing ber-nomor:Print-01/N.1.29/fd.1/11/2015 tertanggal 10 November 2015, dan kemudian pihak Kejari Blang Pidie mengeluarkan surat kedua yang merupakan perubahan Sprindik pertama dengan nomor: Print-346/N.1.29/fd.1/10/2016 tertanggal 04 Oktober 2016.

Menurut Askhalani, anehnya hingga saat ini belum ada titik terang terhadap dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang patut diduga adalah merupakan salah satu aktor utama terjadi potensi korupsi terhadap pengadaan alat kesehatan di Aceh Barat Daya, maka berdasarkan fakta tersebut Kajati Aceh didesak untuk dapat segera mengambil alih pengusutan kasus ini karena ditengerai kasus ini memiliki conflik of interes dengan pimpinan kepala daerah di Aceh Barat Daya.

Berdasarkan amar putusan ditingkat pertama (PN Banda Aceh) disimpulkan bahwa kasus ini mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.956.176.990,-(sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dari total anggaran Rp.6.336.179.850.

Untuk itu, GeRAK meminta Kejati Aceh untuk mengambil langkah tegas atas adanya upaya yang tidak masuk akal sehat dan bertentangan dengan UU dimana saat ini aktor utama (yang diduga) terlibat dan memiliki kolerasi konflik kepentingan dengan kepala daerah Aceh Barat Daya dan dengan pengaruh tertentu untuk memperlambat eksekusi serta mendorong agar aktor utama untuk tidak dijerat secara hukum.

Komentar

Loading...