DKPP Rehabilitasi Nama Baik KIP dan Panwaslih Pidie, serta KIP Aceh Singkil

sidang DKPP/ilustrasi

Jakarta (Acehportal.com) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik sepuluh orang dari KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie, lima komisioner dari KIP Kabupaten Aceh Singkil.

Hal itu diputuskan dalam sidang dalam sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (6/4/2017) pada pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Valina Singka Subekti, masing-masing sebagai anggota.

Penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Mereka adalah: lima dari komisioner KPU Lampung Barat, sepuluh orang dari KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie, lima komisioner dari KIP Kabupaten Aceh Singkil, dua orang dari Panwas Kabupaten Dogiyai, dan satu komisioner dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP tidak bisa dijadikan objek perkara di pengadilan lain. “Seseorang yang melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum,” katanya.

Sementara Daftar Penyelenggara Pemilu yang Diberhentikan Tetap:

1. Irfansyah, anggota Panwaslih Provinsi Aceh

2. Masri K. R, Ketua PPS Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

3. Rambli Lihawa, anggota PPS Besa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Eko Prayetno, ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung

5. Hengki Wakei, ketua Panwaslu Kabupaten Doigyai.

Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...