MK Tolak Gugatan Pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid dan 8 Pemohon dari Kabupaten di Aceh

gedung-mahkamah-konstitusi

Jakarta (Acehportal.com)- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal terhadap 10 permohonan perselisihan hasil pilkada (sengketa pilkada) di Aceh.

Sebanyak sembilan pemohon sengketa pilkada tidak dapat diterima, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap sidang panel/pleno yang akan digelar pada 6 April hingga 2 Mei 2017.

MK tidak melanjutkan sembilan permohonan sengketa pilkada tersebut dengan beberapa alasan.

Pertama, karena selisih perolehan suara tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun permohonan sengketa pilkada yang gugur karena ketentuan pasal tersebut, yakni Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Pidie.

Alasan kedua, karena permohonan sengketa diajukan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. Tenggat waktu itu adalah tiga hari setelah rekapitulasi perolehan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun permohonan sengketa pilkada yang gugur karena ketentuan pasal tersebut, yakni Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Langsa.

Alasan ketiga, permohonan diajukan oleh bukan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun permohonan sengketa pilkada yang gugur karena ketentuan pasal tersebut yakni, Kab Aceh Barat Daya.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, hakim konstitusi dalam memutuskan perkara pada tahap ini mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun bukan berarti hakim konstitusi tidak mempertimbangkan fakta-fakta lainnya.

Hakim konstitusi, kata Fajar, sudah memberikan ruang kepada seluruh para pihak, yakni pihak pemohon, termohon, dan terkait untuk menyampaikan data-data yang dimiliki pada sidang sebelumnya. "Dalam melaksanakan ini kami sesuai dengan Undang-Undang Pilkada," ujar Fajar di gedung MK, Jakarta.

Sementara itu pada hari Selasa (4/4/2017) MK juga menggugurkan permohonan calon bupati Nagan Raya nomor urut 1, Teuku Raja Keumangan berpasangan Said Junaidi, serta calon bupati Aceh Utara nomor urut 4, Fakhrurrazi H.Cut berpasangan Mukhtar Daud.

Selain menggugurkan gugatan calon bupati, MK juga menolak gugatan pasangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA AKhalid yang dibaca langsung hakim MK Dewa Gede Palguna, Selasa 4 April 2017 di Ruang Sidang MK di Jakarta.

Dijelaskan MK alasan menolak gugatan pasangan calon Gubernur no urut 5 tersebut karena MK tetap menggunakan Undang-undang Pilkada dan Mengenyampingkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).
Berikut nama calon kepala daerah dari Aceh yang melakukan gugatan ke MK:

1. Calon Gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid nomor urut 5
2. Calon bupati Nagan Raya nomor urut 1, Teuku Raja Keumangan dan Said Junaidi
3. Calon wali kota Langsa nomor urut 3, Fazlun Hasan dan Syahyuzar
4. Calon bupati Aceh Timur nomor urut 1, Ridwan Abubakar dan Abdul Rani
5. Calon bupati Aceh Utara nomor urut 4, Fakhrurrazi H.Cut dan Mukhtar Daud
6. Calon bupati Pidie nomor urut 3, Sarjani Abdullah dan M. Iriawan
7. Calon bupati Aceh Singkil nomor urut 1, Safriadi dan Sariman
8. Calon bupati Gayo Lues nomor urut2, Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan
9. Calon bupati Aceh Barat Daya nomor urut 4, Said Syamsul Bahri dan Nafis Amanaf
10. Calob bupati Bireuen nomor urut 3, M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi

Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...