KPK Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan Kasus e-KTP

Foto: Detik.com

Foto: Detik.com

Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik).

Pernyataan Febri menanggapi tudingan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah yang menduga ada konflik kepentingan antara Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Kementerian Dalam Negeri menyangkut perkara ini

"Tidak ada konflik kepentingan dalam perkara yang sudah kami tangani ini," ujar Febri melalui pesan singkat, Selasa (14/03).

Sebelumnya Fahri menuding Agus berkepentingan sebagai mantan Ketua Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia juga menyebut Agus memiliki kepentingan dengan pengusaha. Untuk itu, ia meminta Agus mundur dari jabatan Ketua KPK.

Menurut Febri, surat dakwaan dua terdakwa perkara e-KTP memuat informasi bahwa LKPP kala itu justru merekomendasikan agar pengadaan terhadap sembilan pekerjaan tidak disatukan untuk menghindari kerugian negara. Selain itu, saran LKPP juga diberikan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. "Namun hal tersebut tidak diikuti," katanya.

Penyidikan dugaan korupsi e-KTP dimulai KPK pada 2014. Saat itu, KPK baru menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Dua tahun kemudian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilDukcapil Irman menyusul jadi tersangka.

Surat dakwaan kedua tersangka dibacakan jaksa penuntut umum KPK pada Kamis, 9 Maret 2017. Pada surat dakwaan itu, jaksa menyebut sekitar 60 anggota DPR ikut bancakan duit korupsi hingga negara rugi Rp 2,3 triliun.

Tiga ang anggota Dewan yang diduga mengambil peran besar dalam perkara ini adalah Ketua DPR Setya Novanto, bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. (tempo)

Komentar

Loading...