Ketua Panwaslih Aceh Jaya Diberhentikan karena Pernah Menjadi Ketua Tim Pemenangan Partai Aceh

Antarasidang DKPP/ilustrasi

sidang DKPP/Antara foto

Jakarta -- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Muhadi, Rabu (1/3), dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Muhadi dinilai terbukti pernah menjadi ketua tim pemenangan Partai Aceh bernama Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA). KPPA merupakan organ yang dibentuk oleh Partai Aceh untuk menjalankan fungsi semacam Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) yang pengurusnya menjabat selama lima tahun.

Muhadi adalah Ketua KPPA di Kecamatan Jaya pada periode 2013-2014. Menurut DKPP, status Muhadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip netralitas dan asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf d, serta Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu VI atas nama Muhadi selaku Ketua sekaligus Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya,” demikian petikan amar putusan DKPP dibacakan Anggota Majelis Endang Wihdatiningtyas di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Sebagai Teradu, pada sidang yang pernah digelar, Muhadi sempat membantah terlibat dalam KPPA. Muhadi hanya mengakui bahwa dia pernah terlibat dalam tim pemenangan salah satu calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya dari Partai Aceh atas nama Musa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Namun bantahan itu di dipatahkan oleh keterangan Saksi Mawardi yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya. Menurut Mawardi, dia yang menyerahkan SK dan melantik kepengurusan KPPA Kecamatan Jaya kepada Teradu Muhadi.

Perkara ini diadukan oleh Safaruddin yang merupakan kuasa dari Hamdani dari Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Junaidi dan Bustami Syarbaini. Soal keterlibatan Muhadi dalam KPPA sebenarnya hanya menjadi salah satu materi pengaduan. Akan tetapi materi aduan inilah yang menjadi pertimbangan DKPP untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

Selain Muhadi, ada sembilan Teradu yang diadukan dalam perkara yang sama. Kesembilan Teradu berasal dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya yakni Helmi Syahrizal, Afrizal, Sofyan Ali, Yadwar, dan Hazizah serta dari Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya yakni Usdineva, Mahlal, Mutar Wali, dan Abdul Hamid. Materi pengaduan kepada komisioner KIP Aceh Jaya berkaitan dengan syarat ijazah salah satu paslon. Sedangkan untuk Panwaslih berkaitan dengan penolakan atas pengaduan Pengadu. Dari sembilan Teradu, DKPP tidak melihat adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga mereka semua mendapat rehabilitasi.

Sumber: humas dkpp

Rubrik: News

Komentar

Loading...