KEIN Dorong Perekonomian Aceh Stabil

Foto Dok. KEIN

Foto Dok. KEIN

Banda Aceh - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menekankan pentingnya mendorong pembangunan ekonomi berbasis wilayah sebagai upaya menciptakan pemerataan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi regional ini diharapkan mampu menurunkan kesenjangan, terutama yang terjadi antar wilayah.

"Jika perekonomian daerah tumbuh, tentu akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah juga diharapkan ikut terangkat," ujar Arif Budimanta di Banda Aceh, Selasa (28/2/2017).

Pernyataan tersebut disampaikan Arif saat Focus Group Discussion dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Diskusi dengan tema 'Mencapai Pertumbuhan yang Lebih Tinggi, Merata dan Berkualitas: Studi Kasus Aceh' itu, hadir antara lain unsur dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta pengusaha dan akademisi.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas KEIN, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang KEIN. Dalam peraturan disebutkan, salah satu tugas KEIN adalah menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden.

Mengingat Presiden Jokowi telah menetapkan tahun 2017 sebagai 'Tahun Pemerataan', Arif menjelaskan, KEIN merespons rencana strategis tersebut dengan kajian pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah.

Hasil kajian KEIN membuktikan, jika pertumbuhan ekonomi wilayah minimal dijaga stabilitasnya, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 5,3 persen. Lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Selama ini, Arif menegaskan, ketimpangan stabilitas ekonomi yang bervariasi antar wilayah menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Aceh termasuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya tidak stabil.

Dalam enam tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut selalu berada di bawah di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak stabil.

"Bahkan pada tahun 2015 sempat mengalami kontraksi hingga minus 0,72%. Walaupun pada tahun 2016 kembali positif, namun hanya 3,30% (secara kumulatif dibandingkan tahun sebelumnya)," tutur dia seperti dalam keterangan tertulis.

Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat terkait perekonomian Aceh ini. Misalnya, penopang utama ekonominya yakni sektor pertanian. Kemudian, terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, sehingga menekan perekonomian Aceh.

Struktur ekonomi Aceh berdasarkan sektor usaha, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2010, kontribusinya masih 11,1%, dari 34,2% pada tahun 2000. Namun pada tahun 2016 semakin tipis, yaitu hanya 4,5%.

Sedangkan kontribusi sektor pertanian stabil di posisi 28,2-29,4% dalam enam tahun terakhir. Sedangkan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian Aceh terus meningkat.

Dari 15,5% pada tahun 2005, lima tahun kemudian meningkat jadi 24,5%. Bahkan pada tahun 2016 sudah mencapai 28,7%.

Solusi untuk membangkitkan ekonomi Aceh, kata Arif, pemerintah harus mendorong potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Dari kajian KEIN, beberapa potensi ekonomi yang dapat dikembangkan antara lain wisata, sektor perikanan, agro industri, serta komoditas ekspor seperti bahan kimia anorganik, kopi dan teh, karet, serta minyak atsiri.

Jika ekonomi Aceh dapat dimaksimalkan dengan fokus pada keunggulan yang dimiliki oleh wilayah tersebut maka hasil kajian KEIN memperkirakan strategi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh meningkat 2,6% dari yang ada sekarang. Selanjutnya, kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 0,032%.

Karena itulah, Arif menambahkan, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasiskan kekuatan wilayah menjadi sangat penting. Selain mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara maksimal, target terjadinya pemerataan seperti yang kerap disampaikan oleh Presiden dapat tercapai. (detikcom)

Komentar

Loading...