19 Kasus Pelanggaran Pilkada Ditemukan, Terbanyak Pidie dan Bireuen

pilkada-serentak

Banda Aceh - Selama pelaksanaan Pilkada di Aceh ditemukan sebanyak 19 kasus pelanggaran yang terjadi di 16 Kabupaten/kota di Provinsi paling Barat Indonesia itu. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan  elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pilkada Aceh selama dua hari (14-15 Februari 2017).

Juru bicara Koalisi Pemantau Pilkada Aceh Aryos Nivada, mengatakan, pemantauan tersebut dilakukan,  demi mendukung terlaksananya Pilkada Aceh yang damai dan berintegritas.

“Metode pemantauan dilakukan melalui pemantauan langsung, penerimaan pengaduan pelanggaran SMS center serta pemantauan media cetak dan elektronik,” kata Aryos dalam konferensi pers di Sekretariat Forum LSM Aceh, di Banda Aceh, Kamis (16/02).

Pemantauan langsung itu, katanya, dilakukan oleh relawan koalisi pemantau  yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota di Aceh.  Sedangkan pemantauan melalui pengaduan pelanggaran dilakukan via SMS center di Nomor +6282273847384.

Berdasarkan pemantauan yang mereka lakukan selama H-1 dan hari H pelakasanaan pemungutan dan penghitungan  suara tersebut, ditemukan 19 kasus pelanggaran dengan berbagai bentuk.

“Diantaranya intimidasi dan teror, money politik (politik uang), pencoblosan ganda dan penghilangan hak pilih,” sebutnya.

Dari 19 kasus tersebut yang paling banyak ditemukan di wilayah Pidie dan Bireuen, yakni empat kasus. Lalu, disusul Aceh Besar (3 kasus) dan Aceh Timur (2 kasus). Selebihnya hanya satu kasus, diantaranya Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Lhoseumawe.

Untuk itu, pihaknya mendesak Panwaslih Aceh supaya menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta diharapkan proaktif dalam melakukan pengawasan lapangan atau pengawasan melekat.

“Tidak hanya sekedar menunggu laporan dari publik,” ungkapnya.

Para penegak hukum, terutama kepolisian, juga diminta agar menindaklanjuti kasus-kasus yang bersifat pidana yang terjadi sepanjang proses pesta demokrasi itu. Walaupun sejumlah kasus sudah kedaluarsa dari perspektif regulasi Pilkada.

Sementara itu, masyarakat diajak agar turut mengawal proses rekapitulasi suara di setiap tingkatan, baik di kecamatan, kabupaten maupun provinsi. (adi)

Komentar

Loading...