Komnas HAM: Halangi Pemilih Dikategorikan Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM

pilkada-serentak

Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Aceh mengimbau kepada semua pihak supaya tidak menghalang-halangi pemilih dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 15 Februari 2017 nanti. Karena  itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran HAM.

“Setiap tindak kekerasan atau tindakan lain yang secara intimidatif menghalang-halangi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai nurani dan keyakinan politik masing-masing, selain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana juga merupakan pelanggaran HAM,” kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama, kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (13/02).

Menurutnya, Pilkada Aceh merupakan perwujudan dari hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan (hak turut serta dalam pemerintahan) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

Sehingga, bagi semua pasangan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, tim kampanye dan semua pihak terkait lainnya, diingatkan bahwa Pilkada di Aceh akan disebut demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, jika setidaknya memenuhi empat unsur.

Dia menyebutkan keempat unsur itu, diantaranya Pilkada dilaksanakan secara bebas, rahasia, tanpa gangguan atau tekanan dari pihak manapun (baik itu individu, kelompok orang, partai poltik, aparat negara dan birokrasi pemerintahan).

Lalu, tahapan-tahapan dalam Pilkada harus dapat memastikan adanya jaminan kebebasan  berekspresi, dari keinginan si pemilih atau menjamin adanya pernyataan bebas dari kehendak pemilih (Pasal 25 huruf b Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU RI No. 12 Tahun 2005 dan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Selanjuntnya, Pilkada harus bersifat universal dan tidak boleh dikriminatif, kalau secara hukum diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memilih dan dipilih, tanpa membedakan  suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kecuali orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.

“ Netralitas penyelenggara Pilkada, birokrasi pemerintahan dan aparat negara,” sebutnya pada unsur terakhir.

Kemudian juga ditekankan supaya memenuhi “Ikrar Pilkada Damai” yang telah ditandatanganinya, serta berkehendak secara sungguh-sungguh dan nyata, untuk saling menghormati perbedaan.

“Tidak melakukan tekanan atau intimidasi untuk menghalang-halangi  pernyataan bebas dan kehendak pemilih dalam menentukan pilihannya,” ujarnya.

Bagitu juga supaya terjaminnya keamanan dan hak atas rasa aman untuk memilih,  diminta fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri harus didukung semua pihak.

“Polri tidak perlu ragu menindak tegas semua pihak yang melakukan perbuatan baik langsung atau tidak langsung mengganggu ketertiban atau mengintimidasi dan menghalang-halangi pemilih dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan politiknya,” ujarnya. (adi)

Komentar

Loading...