Walhi Minta Permerintah Aceh Perpanjang SK Task Force

Ist.

Ist.

Banda Aceh - Masa SK Task Force tentang pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu sudah berakhir pada 31 Desember 2016 lalu.  Dalam hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh meminta Pemerintah Aceh supaya memperpanjang kembali  SK yang tertuang melalui keputusan Gubernur Aceh itu.

“Untuk itu kami minta Bapak Sudarmo selaku Plt Gubernur Aceh, maupun Gubernur yang terpilih nantinya melalui pesta demokrasi dapat melanjutkan semangat perbaikan kondisi lingkungan hidup dari berbagai kegiatan manusia yang telah merusak ekosistem hutan dan lahan di provinsi Aceh,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, di Banda Aceh, Rabu (01/02).

Walhi Aceh memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh non-aktif Zaini Abdullah, karena telah melakukan pendatanganan tiga SK yang berkontribusi terhadap pencegahan laju deforestasi hutan dan lahan.

Ditambahkannya,  baik itu SK Moratorium Izin usaha Pertambangan mineral logam dan batu bara, melalui INGUB No. 09 tahun 2016,  maupun INGUB No. 10 tahun 2016, tentang moratorium izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit.

Walhi Aceh yang sudah menyelenggarakan Workshop Kasus Lingkungan Hidup Bersama Task Force, di Banda Aceh, Senin-Selasa (30-31 Januari 2017) lalu, dinilai bedah kasus lingkungan melalui task force cukup membantu pemerintah Aceh, sebagai upaya bersama para pihak dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang memenuhi aspek hukum lingkungan hidup.

Walhi Aceh juga berharap, SK tersebut dapat membendung laju perluasan perkebunan kelapa sawit serta sektor pertambangan secara legal.  Sehingga daya rusak lingkungan dapat dicegah dan dipulihkan kembali wilayah yang rusak, karena ditinggal begitu saja oleh pengusaha diberbagai kabupaten di Aceh.

“ Dimana contoh praktek yang baik dapat kita lihat di kabupaten Nagan Raya, Polres Nagan Raya melakukan penindakan pertambangan illegal,” ujarnya.

Ia mengatakan, T Irwan Djohan selaku Wakil Ketua DPRA, sudah berjanji  akan membangun dialog dengan pemerintah Aceh terkait perpanjangan SK Task Force. Menurutnya SK ini cukup penting diperpanjang, karena sudah memberikan aksi konkrit dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh.

“Setidaknya ada tiga kasus yang ditangai melalui task force, baik kasus perambahan Rawa Rrumon Aceh Selatan, kasus pencemaran limbah CPO PKS oleh tiga perusahaan di Aceh Timur, dan kasus sengketa lahan yang terjadi di Aceh Utara,” katanya.

Dalam Workshop tersebut, selain Walhi Aceh, juga diundang narasumber lain, seperti Direktur Nasional Walhi Nurhidayati, Bakti Siahaan (Akademisi), Polda Aceh dan Dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“ Sayangnya Polda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memenuhi undangan sebagai narasumber dengan berbagai alasan teknis. Meskipun Walhi Aceh berulang kali melakukan konfirmasi,” ungkapnya.

Walhi Aceh bersama Walhi Nasional, telah menguraikan berbagai fakta yang mengarah pada buruknya tata kelola hutan, dan lahan yang berakibat pada berbagai bentuk bencana ekologis, maupun kerugian negara serta upaya hukum yang pernah dilakukan Walhi bersama masyarakat sipil lain di Indonesia secara khusus di Aceh. (adi)

Rubrik:News