Kehadiran BPK Penting Bagi Proses Pembangunan Aceh

Ist.

Ist.

Banda Aceh – Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Aceh dinilai sangat strategis. Karena penting dalam proses pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh, dapat meningkatkan daya dorong bagi peningkatan pembangunan secara menyeluruh.

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM mengatakan, dukungan BPK bagi pembangunan Aceh berada pada wilayah pengawalan dan pengawasan penggunaan anggaran. Sejak dibentuknya BPK Perwakilan di Aceh tahun 2006, pengawasan laporan keuangan di daerah, diakui terus membaik.

“BPK tidak hanya menjadi pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga mampu memberi visioning yang jelas mengenai sistem pelaporan keuangan di daerah ini,” ujar Dermawan saat menghadiri serahterima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, di aula BPK Aceh, Rabu (25/01).

Terbukti dalam beberapa tahun terakhir hasil evaluasi laporan keuangan lembaga Pemerintahan di Aceh mendapat penilaian cukup baik dari BPK. Bahkan untuk tahun 2015, terdapat 21 kabupaten/kota dan juga Provinsi Aceh yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Hal itu merupakan pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh semakin membaik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda.

Capaian tersebut, diminta untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga semangat tersebut dapat terus dijaga, agar cita-cita menghadirkan pemerintahan yang berkualitas dapat terwujud.

Sementara itu, Angggota 5 BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyebutkan serahterima jabatan merupakan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga professionalisme bekerja di organisasi BPK.

Penilaian BPK terhadap kinerja pemerintah di provinsi mau pun semua kabupaten dan kota di Aceh memang menunjukkan peningkatan, di mana sebanyak 21 kabupaten dan pemerintah provinsi memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh dianggap sudah transparan dan akuntabel.

Walaupun, opini yang diberikan oleh BPK tidak bisa memberikan kesimpulan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Aceh.

“Opini ini adalah pendapat profesional BPK dan tidak menjamin entitas bebas korupsi. Ini pendapat terkait kewajaran bukan kebenaran,” kata Moermahadi.

Untuk itu, diajak semua pihak dalam lingkup Pemerintah Aceh untuk bisa terus meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah di seluruh Aceh.

Kepala BPK RI Wilayah Aceh yang baru dijabat oleh Isman Rudi. Isman sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Kepulauan Riau. Sementara Maman Abdlrachman dipindahtugaskan sebagai Kepala BPK RI Wilayah Sumatera Selatan.

Hadir dalam serahterima tersebut Asisten III Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda para bupati dan wali kota se Aceh serta pimpinan DPR Kota se Aceh. (adi)