DKPP Peringatkan 5 Komisioner KIP Kota Lhokseumawe

sidang DKPP/ilustrasi

sidang DKPP

Jakarta -- Sebanyak lima komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe, Aceh, yang terdiri atas ketua dan anggota mendapat sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi peringatan tersebut dinyatakan dalam putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Ida Budhiati di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (25/1).

“Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Syahrir M. Daud selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kota Lhokseumawe, Teradu II atas nama Dedy Syahputra, Teradu III atas nama Yuswardi Mustafa, Teradu IV atas nama Armia M. Nur, dan Teradu V atas nama Abdul Hakim selaku Anggota KIP Kota Lhokseumawe terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” berikut petikan amar putusan DKPP.

Para komisioner KIP Lhokseumawe ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih yakni Muhammad AH, Muchtar Yusuf, Abdul Gani, Mohd. Tasar, dan Muzakir.

Perkaranya berkaitan dengan pelolosan bakal calon walikota Lhokseumawe 2017 dari perseorangan bernama Rachmatsyah. Menurut para Pengadu, Rachmatsyah tidak memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

Para Pengadu mengacu pada Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang pada intinya menyebutkan, kalau ada anggota partai politik yang maju lewat jalur perseorangan harus mundur paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran.

Diketahui, Rachmatsyah adalah pengurus Partai Demokrat di Lhokseumawe yang pada saat mendaftar calon walikota belum mundur dari partainya. Rachmatsyah maju sebagai calon walikota karena menggantikan calon yang tidak lolos tes kesehatan. Pengadu mengaku sudah memperingatkan Teradu tetapi tidak ditanggapi.

Dalam putusan ini juga dijelaskan alasan para Teradu meloloskan Rachmatsyah. Menurut Teradu, mereka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana tidak ada aturan harus mundur dari parpol. Mereka beralasan bahwa undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding qanun. Alasan lainnya, KIP Lhokseumawe tidak pernah mendapat keberatan ataupun rekomendasi dari Panwaslih pada saat tahap pendaftaran. KIP baru mendapat rekomendasi pada saat penetapan paslon.

Baik Pengadu maupun Teradu menurut DKPP tidak menjalankan fungsinya yang baik sebagai penyelenggara Pemilu. Sebagai Panwaslih, para Pengadu tidak melakukan pengawasan dengan baik. Sedangkan Teradu, menurut DKPP, seharusnya memahami, bahwa regulasi Pemilukada di Aceh harus berpedoman pada UU Aceh dan Qanun. Tindakan para Teradu dinilai tidak sesuai prosedur dan yurisdiksinya, seperti dalam ketentuan Pasal 11 Huruf b dan c, Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.