Pelabuhan Bebas Sabang Terkesan Jalan di Tempat

Foto: wikipedia

Foto: wikipedia

Banda Aceh - Pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang dinilai hingga saat ini belum menggeliat dan terkesan masih jalan di tempat. Karena dengan kucuran dana yang besar dari APBN, belum mampu memberikan dampak perekonomian di Aceh.

"Sudah 17 tahun kawasan Sabang dan sekitarnya ditetapkan sebagai pelabuhan dan perdagangan bebas. Ternyata, sampai hari ini, Sabang tidak menggeliat. Sabang masih jalan di tempat," ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh HM Dahlan Sulaiman, di Banda Aceh, Kamis (19/01).
Menurut mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, kucuran dana dari APBN yang sedemikian besar terhadap kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, tetap belum mampu membangkitkan perekonomian Sabang.
Apalagi perekonomian Aceh, Sabang saja tidak berubah, masih jalan di tempat. Seharusnya, kucuran dana yang besar dari APBN mampu menggeliatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang berdampak pada perekonomian Aceh.
Dahlan Sulaiman menyebutkan, kucuran dana untuk kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang selama bertahun-tahun yang bersumber dari APBN hanya untuk gaji serta biaya perjalanan manajemen dan karyawan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
"Pernah juga diberitakan, pemerintah pusat melalui APBN mengucurkan dana besar untuk pengadaan tanah. Tanah itu sebagai lahan pembangunan industri," kata
Namun, ungkap HM Dahlan Sulaiman, pengusaha sebagai calon investor tidak pernah tahu dan di mana serta berapa luas tanah yang sudah dibeli tersebut.
HM Dahlan Sulaiman menyebutkan, seyogianya BPKS selaku pengelola kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang mengumumkan secara terbuka dan transparan berapa luas lahan yang sudah dibeli. Serta lokasi dan harganya maupun peruntukannya untuk apa.
Selain lahan, HM Dahlan Sulaiman juga menyoroti pembangunan dermaga yang dibiayai dengan kucuran dana fantastis. Namun, pembangunan dermaga tersebut menyisakan masalah.
"Pembangunan dermaga sarat korupsi serta menyeret beberapa orang, baik dari BPKS maupun kontraktor pelaksana. Masalah ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata HM Dahlan Sulaiman.
HM Dahlan Sulaiman menambahkan, kepemimpinan BPKS dijaring melalui uji kelayakan yang diselenggarakan perguruan tinggi ternyata tidak pernah menunjukkan kinerja signifikan.
"Kepemimpinan BPKS selaku otoritas pengelola kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang silih berganti. Namun, 17 tahun sejak ditetapkan sebagai kawasan bebas, belum mampu membawa perubahan bagi Sabang," kata HM Dahlan Sulaiman. (Antara Aceh)