Dampak yang Terjadi Bila APBA 2017 di Pergubkan

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage dan Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Al-Farlaky usai mengikuti Rapat Kerja Penerapan Regulasi Pelaksanaan Pilkada dan Persiapan Pengamanan Pilkada Aceh di Ruang Banggar DPRA, Kamis, 10 November 2016.

Pimpinan DPRA

Banda Aceh --  Total pagu APBA 2017 batal meningkat, karena jumlahnya harus sama dengan APBA Tahun 2016 lalu. Artinya APBA 2017 tidak jadi meningkat ke angka Rp 14,5 Triliun, tetapi kembali ke angka Rp 12,8 Triliun.

Kemudian, dampak selanjutnya adalah tidak akan adanya APBA Perubahan (APBA-P). Karena Qanun APBA tidak ada, sehingga otomatis tidak mungkin ada Qanun APBA-P. Karena Qanun APBA-P hanya dibuat untuk mengubah Qanun APBA murni.

Dampak lainnya adalah, dengan tidak terlibatnya DPRA dalam penyusunan APBA 2017, maka fungsi DPRA dalam penyusunan anggaran sudah tidak ada, sehingga permohonan program kegiatan dari masyarakat melalui aspirasi anggota DPRA tidak dapat dilaksanakan.

Semua usulan dari masyarakat atau pihak ketiga, baik melalui individu seperti rumah dhuafa, dari kelompok-kelompok usaha, ormas, OKP, kampus-kampus, dayah-dayah, lembaga-lembaga vertikal, termasuk melalui para geuchik, seperti pembangunan jalan dan meunasah yang proposalnya sudah diterima oleh DPRA, tidak dapat dimasukkan dalam APBA 2017. (gun)

Rubrik:News