KPK Telusuri Lelang Jabatan, Aceh Sampai Papua Harus Kena

kantor KPK (ilustrasi)@int

kantor KPK (ilustrasi)@int

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai adanya jual beli jabatan di banyak pemerintahan daerah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya tengah menelusuri praktik "lelang" jabatan itu.

"Indikasi kami dengar di banyak tempat," kata Saut ketika dihubungi, Jumat, 13 Januari 2017. Namun, ia tak menyebutkan daerah mana saja yang sudah ditelusuri oleh KPK. "Hukum kan perlu bukti," katanya.

Praktik lelang jabatan di pemerintah daerah terkuak setelah KPK mencokok Bupati Klaten Sri Hartini. Ia diduga menjual promosi jabatan mulai dari eselon IV hingga staf Tata Usaha. Nilainya pun beragam, mulai dari Rp15 juta hingga Rp400 juta.

Ada dugaan praktik lelang jabatan di Klaten bukan pertama kali dilakukan. KPK pun menduga ada perantara-perantara yang menghubungkan para "pembeli jabatan" dengan bupati.

Saut berjanji KPK akan memberantas semua praktik jual beli jabatan di daerah selain Klaten. Menurut dia, KPK punya kewajiban untuk memberantas korupsi di setiap jengkal tanah Indonesia. "Kami akan proses semua kalau memang bisa dibuktikan. Dari Aceh sampai Papua harus kena semua," katanya.

Pada kasus Klaten, KPK masih menetapkan dua tersangka, yaitu Sri Hartini dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan. Suramlan diduga “pembeli jabatan” yang ingin naik jabatan.

Pada saat operasi tangkap tangan, KPK mendapati duit Rp2 miliar dari tangan Sri Hartini. Dua hari kemudian, KPK juga menemukan uang Rp3,2 miliar saat menggeledah rumah dinas Sri Hartini. (tempo.co)