Rehab Rekon Pasca Gempa Diharapkan Harus Pertahankan Kearifan Lokal

Pemandangan dari atas saat sejumlah eskavator dikerahkan untuk mengangkat puing-puing di Pasar Meureudu, Pidie Jaya, Aceh yang runtuh akibat gempa, Kamis (8/12). Dikabarkan korban meninggal sudah mencapai 102 orang. Foto: Liputan6.com

Foto: Liputan6.com

Banda Aceh - Pemerintah dalam membangun kembali sejumlah fasilitas pasca gempa Pidie Jaya, baik dari sarana pendidikan, rumah ibadah, fasilitas umum serta rumah penduduk, diharapkan harus mengadopsi dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat.

Hal itu tertuang dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan Geuthèë Institute  dengan mengangkat tema “Hukum Kebencanaan Upaya Rehab Rekon Pasca Gempa Pijay ” di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Rabu (04/01).

Direktur Geuthèë Institute, Dr Teuku Muttaqin Mansur MH mengatakatan, wilayah Aceh yang merupakan salah satu provinsi rawan terhadap bencana, termasuk Kabupaten Pidie Jaya yang belum lama ini diguncang gempa dengan kekuatan 6,5 skala richter (SR), mengakibatkan ratusan bangunan rusak.

Sehingga  sangat penting yang harus diperhatikan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa itu, dalam segi pembangunan perlu mengadopsi dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Di sinilah pentingnya kehadiran Geuthèë Institute,  dalam rangka mewujudkan visi adat ngoen hukoem hanjeut cre, lagee zat ngoen sifuet (adat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya),” jelas Muttaqin yang didamping sekretarisnya, Marzuki AMd.

Pemateri dalam diskusi tersebut, Sulaiman Tripa SH MH mengatakan, selama ini banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan.

“Ada suasana ketidakharmonisan dan banyak kepentingan yang mengatur hal semacam ini. Harmonisasi hukum terkait kebencanaan, termasuk di dalamnya keberadaan kearifan lokal sangat penting,” tegas Kandidat Doktor di Universitas Diponegoro itu.

Dicontohkannya, kepentingan kebencanaan selalu bertabrakan dengan kepentingan tata ruang, orientasi ekonomi dan PAD. Pada masa rehab rekons ini, Pemerintah Aceh juga harus memperhatikan nilai-nilai Islami, norma-norma adat, dan budaya setempat.

Selain itu, tambahnya,  yang harus diingatkan dari awal adalah untuk menjadikan keinginan masyarakat lokal sebagai ukuran, bukan keinginan pendonor atau pengambil kebijakan semata. (adi)