KAMMI Minta Plt Gubernur Tak Pergubkan APBA 2017

foto:acehportal.com

foto:acehportal.com

Banda Aceh - Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, mereka mendesak pemerintah Aceh untuk tidak mempergubkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), karena dinilai syarat dengan kepentingan elit tertentu dan bisa merugikan Aceh kedepannya.

Hal itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh, Rabu (04/01).

Kordinator Aksi KAMMI, Heri Safrizal mengatakan, jika Plt Gubernur tetap dipergubkan, maka Aceh akan kehilangan anggaran senilai Rp2 trilliun. Bahkan, katanya, akan banyak program usulan masyarakat yang tidak tertampung.

“Jika pergub dilaksanakan, otomatis hilang 2 T dari APBA kita. Tapi, apabila diqanunkan akan ada penambahan 2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,”katanya.

Untuk itu, KAMMI juga mendesak agar DPRA selaku pihak legislatif segera menyelesaikan pembahasan APBA 2017 sebelum memasuki waktu yang telah ditetapkan pemerintah Aceh (eksekutif).

“Kita mendesak DPRA untuk menyelesaikan RAPBA 2017. Mengingat itu bukanlah untuk sekelompok elit, melainkan uang rakyat,”tegasnya.

Setelah beberapa menit melakukan aksi itu, mahasiswa berhasil menjumpai Plt Gubernur Aceh Soedarmo diruang kerjanya. Dalam audensi itu, Plt Gubernur Aceh menyampaikan kepada mahasiswa bahwa akan memberikan waktu untuk legislatif hingga 15 Januari mendatang, untuk segera menyelesaikan rancangan penetapan APBA yang hingga saat ini masih belum disahkan.

“Kita (Eksekutif) harus tetapkan deadline. Deadlinenya itu adalah tanggal 15 dan mereka harus selesaikan tepat waktu,”kata Plt Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kabiro Humas Pemerintah Aceh, Frans Dellian.

Ia mengungkapkan, jika pihak legislatif belum juga menyelesaikan pembahasan tersebut dengan waktu yang diberikan, maka pihaknya akan mengakomodir untuk menetapkan APBA 2017 dengan cara dipergubkan. Sehingga realisasi anggaran dapat dinikmati oleh daerah yang membutuhkan seperti daerah yang terdampak bencana seperti Singkil dan Pidie Jaya.

“Kalau diatas tanggal 15, mengingat ada daerah yang membutuhkan anggaran, maka kita akan tempuh dengan cara dipergubkan,”paparnya.(adi)

Komentar

Loading...