Plt Gubernur Aceh Ancam Pergubkan APBA 2017

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo berbincang dengan Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage dan Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Al-Farlaky usai mengikuti Rapat Kerja Penerapan Regulasi Pelaksanaan Pilkada dan Persiapan Pengamanan Pilkada Aceh di Ruang Banggar DPRA, Kamis, 10 November 2016.

Banda Aceh - Polemik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali terjadi, jika pro kontra tersebut tidak segera dihentikan maka dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan Aceh akibat pengesahan anggaran terlambat.

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri menyebutkan, pro dan kontra yang terjadi pada pengesahan APBA 2017 akan berdampat pada terhambatnya pembagunan Aceh.

Hal itu membuat Plt. Gubernur Aceh ingin mempergubkan APBA. Namun yang harus diingat adalah, mau APBA ditetapkan melalui Pergub atau Qanun bukanlah hal yang harus di perdebatkan, tapi yang penting adalah, APBA harus ditetapkan secepatnya.

“APBA mau di tetapkan melalui Qanun atau Pergub, itu tidak penting, yang penting, pembangunan Aceh tidak boleh terhambat hanya karena pro kontra itu,”kata Raihal Fajri.

Raihal Fajri mengatakan, keterlambatan dalam pembahasan APBA tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai gesekan-gesekan dari luar, sehingga memperkeruh kondisi antara eksekutif dan legislatif Aceh.

“Tidak heran, kebijakan Plt. Gubernur Aceh untuk mempergubkan APBA menuai pro kontra. Hal ini dipandang sebagai bentuk ketegasan. Namun, sisi lain ada yang menilai bahwa kebijakan Plt tersebut sebagai upaya mempercepat pengesahan APBA mengingat masa tugasnya berakhir pada 15 Februari 2017,” ujar Raihal Fajri.

Katahati Institute menilai, keterlambatan pembahasan APBA tahun 2017 sebaiknya jangan saling menyalahkan, karena hampir setiap tahun, permasalahan selalu sama, APBA terlambat pengesahah karena tidak ada kata sepakat antara eksekutif dan legislative.

“APBA tahun 2016, juga baru disahkan pada 30 Januari 2016, yang seharusnya pengesahaan anggaran itu paling telah dilakukan pada 31 Desember 2015, tahun ini juga kembali terjadi kejadian yang sama, hingga 3 Januari 2017, APBA belum disahkan,” sambung Raihal Fajri.

Menurut Raihal Fajri, Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera bertemu untuk mempercepat pengesahaan APBA 2017 dan pro dan kontra tentang ini harus dihentikan. Semua pihak juga harus mendorong agar pengesahaan APBA segera dilakukan.

“Kalau APBA terlambat lagi pengesahannya, maka yang rugi itu seluruh rakyat Aceh, terlebih perekonomian di Aceh sangat tergantung dari anggaran pemerintah,”tambahnya, Rabu (03/01) di Banda Aceh.

Untuk menghindari gesekan yang lebih parah, katanya, yang harus dilakukan adalah tidak mempeributkan hal teknis dipergubkan atau tidak. Namun, bagaimana memahami proses pembangunan yang sedang berjalan atau yang sudah diagendakan di Aceh. “Jangan gara-gara kepentingan elit, pembahasan RAPBA tahun 2017 mengalami gesekan yang memperparah hubungan kedua lembaga ini,”terangnya.

Sebelumnya, dalam jadwal yang ditetapkan DPRA, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017 dimulai pada tanggal 28 Desember 2016 hingga 25 Januari 2017 atau selama 20 hari.

Berbeda halnya jadwal yang diajukan pihak eksekutif Aceh pada Badan Anggaran DPRA. Dimana pembahasan penyesuaian rancangan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dilakukan pada tanggal 28-29 Desember 2016, Rancangan Qanun RAPBA pada tanggal 5 sampai 7 Januari 2017, sedangkan pengambilan persetujuan bersama DPRA dan Plt Gubernur Aceh akan dilakukan pada 7 Januari 2017.(adi)

Komentar

Loading...