Proyek Waduk Miliaran Rupiah di Kota Kualasimpang Tanpa Plang

Pembangunan waduk penampungan air dan parit beton di Desa Perdamaian, Kecamatan Kualasimpang, Selasa (23/8). Selain tanpa plang proyek, pembangunan ini juga menimbulkan polemik.Foto:Analisa

Kualasimpang, (Acehportal) - Proyek pembangunan waduk dan parit beton dengan dana miliaran rupiah di Desa Perdamaian, Keca­mat­an Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang, tanpa plang pengumuman proyek sehingga menimbulkan tanda tanya dari masyarakat sekitarnya.

Kondisi ini membuat masyarakat tidak mengetahui realisasi anggaran, volume, sumber dana dan batas waktu pelaksanaan proyek, termasuk lembaga pemerintah pemilik proyek. Di sisi lain, pembuatan waduk di lahan seluas 20 x 20 meter persegi (m2) tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan mubazir.

“Waduk itu dibangun untuk re­sap­an air hujan.Tapi, mana mung­kin bisa menampung air kalau waduk­nya hanya sebesar itu, layaknya seperti kolam ikan,” tandas seorang warga setempat kepada Analisa, Senin (22/8) di Kualasimpang.

Warga yang tidak bersedia dise­but­kan identitasnya ini menyatakan, anggaran proyek waduk sekaligus parit beton di Desa Perdamaian me­nelan dana miliaran rupiah. Namun, plang proyek tidak ada sama sekali sehingga seperti proyek siluman.

Masyarakat pernah memperta­nya­kan proyek waduk yang diba­ngun di atas tanah wakaf tersebut karena masih terjadi pro dan kontra. “Ma­syarakat banyak yang tidak setuju, terutama yang tinggal di de­pan waduk, tapi tetap dibangun. Pa­dahal waduk tersebut bakal muba­zir,” ketusnya.

Menurutnya, jumlah item proyek yang akan dibangun di Perda­maian sebanyak 11 titik, termasuk paket wa­duk dan parit beton yang saat ini tengah dipacu pembangunan terse­but. Usulan paket proyek tersebut murni dari warga desa.

Dusun Kenanga, Perdamaian, dilaporkan rawan banjir saat diguyur hujan. Proyek pembuatan waduk tersebut untuk mengatasi saluran air yang sering meluap ke permukiman.

“Saat ini proyek yang sedang dikerjakan yaitu gerbang gapura, parit beton dan waduk resapan air yang dikerjakan rekanan dari Banda Aceh mulai Juni 2016,” terangnya.

Berdasarkan aturan, papan plang proyek wajib dipasang sesuai keten­tuan Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pedoman Pelak­sanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemasangan papan proyek itu juga sebagai bentuk patuh terhadap Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Warga lainnya, Hendria, menu­tur­kan, selain tidak ada papan pro­yek, pelaksanaan di lapangan juga lamban. Sudah hampir tiga bulan, tak satu proyek pun yang sudah ram­pung dikerjakan. Padahal, masih ba­nyak jenis harus dikerjakan dengan sisa waktu yang ada.

Di lain sisi masyarakat tidak mendapat informasi kapan pelak­sanaan proyek itu berakhir, sebab tidak ada plank di lokasi proyek itu.

Hendria juga menyatakan tidak setuju pembangunan waduk. Alasan­nya, jika waduk meluap, airnya akan melimpah ke rumah penduduk di sekitarnya. “Jelas kami yang menja­di korban. Tapi jika dibangun dengan din­ding yang tinggi kami mungkin dapat menerima,” ucapnya.

Sejumlah warga Perdamaian lainnya saat dijumpai Analisa, Selasa (23/8) justru menginginkan pemba­ngunan peningkatan parit saluran dan bukan waduk.

“Kami mau dinding parit ini ditinggikan agar tidak meluap kalau hu­jan, tapi kata pihak rekanan ang­garannya tidak ada,” ujar sejum­lah ibu rumah tangga di desa tersebut.

Dana APBN

Sementara, Kelompok Kerja (Pokja) dari Bappeda Aceh Tamiang, Dedi menjelaskan, proyek di desa itu merupakan paket anggaran penda­patan dan belanja negara (APBN) yang dijemput dari Pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengen­dalian pengen­tasan kawasan kumuh perkotaan. Ang­garan proyek itu sesuai pagu yang disahkan di Kementerian PUPR senilai Rp6 miliar.

“Kita hanya tuan rumah, untuk menyampaikan dokumen, bukan fisik. Semua urusan dilakukan di provinsi. Mulai dari penunjukan, PPTK, tender dan lainnya, semua di provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, proyek tersebut terdiri dari sejumlah item terkait tujuh indikator kawasan pengen­dalian kumuh perkotaan, di antara­nya banjir. Aceh Tamiang sudah dua kali berhasil mendatangkan paket proyek APBN tersebut.(Analisa)

Komentar

Loading...