Korupsi Dana Pajak, Polisi Sita Uang Rp. 4,187 miliar Dari Pejabat Bireuen

acehportalBanda Aceh (Acehportal)- Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh berhasil menyita uang senilai Rp 4,187 miliar dari tersangka kasus pajak Bireuen Muslim Sammaun.

Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah harta benda milik Muslim Sammaun selaku mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen yang kini menjabat sebagai Kabag Umum Setdakab Bireuen, berupa empat persil tanah sawah di Kota Juang, satu persil tanah kebun di Gandapura, dan satu Ruko di Harun Square Lhokseumawe.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes pol Goenawan didampingi Wadir Reskrimsus AKBP Ridwan Usman, Kasubdit III/Tipikor Kompol Supriadi dan Kanit I/Tipikor Kompol Iskandar A. kepada wartawan di Mapolda Aceh Rabu (23/8) mengatakan, kasus korupsi pajak Bireuen merupakan kasus pemotongan pajak yang dilaporkan oleh Kajati Aceh pada tanggal 3 Agustus 2010 dinyatakan adanya dugaan Penggelapan Uang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut, tapi uang tersebut tidak disetorkan ke kas Negara oleh tersangka Muslem Syammaun,S.S.os, melainkan masuk ke rekening Pribadinya.

acehportalIa menyebutkan, kasus ini sempat dilakukan penyelidikan pada tahun 2010 dan 2011 namun terhenti karena kurangnya bukti namun dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Maret 2016, barulah terungkap.

“Dengan uang negara yang diperuntukan untuk membayar PPh dan PPn sejumlah Rp.70.849.756.002,59 (tahun 2007-2010) yang seharusnya disetorkan ke kas Negara  namun oleh tersangka hanya di setorkan sejumlah Rp.43.240.591.816,00 Milyar dan dimasukkan ke dalam rekening pribadi Rp.27.609.164.186,59 digunakan untuk kepentingan Pribadi serta dipinjam kan kepada orang lain,” Ungkap Goenawan.

“Hanya sekitar Rp.4.187.953.182,69 yang tersisa dan berhasil di selamatkan oleh Tim penyidik Ditreskrimum Polda Aceh, serta 4 (empat) Persil tanah sawah di Kec. Kota Juang, 1 (satu) persil tanah kebun di kec. Gandapura Bireuen,1 (satu) Pintu Toko diharun Square Lhokseumawe, dan masih ada penerima aliran uang (peminjam) Rp.5,444,100,000,- Milyar dari 24 orang yang meminjam,” Jelas Kabid Humas.

“Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 8 UUD RI. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUD RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c UUD Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 64 KUHP, tambah mantan Wadir Lantas Polda Aceh ini. (ro)

Komentar

Loading...