Sudah Menjadi Tren di Aceh Istri Gugat Cerai Suami

Ilustrasi perceraian (Foto: Thinkstock)

Ilustrasi perceraian (Foto: Thinkstock)
Ilustrasi perceraian (Foto: Thinkstock)

Yogyakarta - Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, pernikahan di Aceh masih dianggap sebagai hal yang sakral. Namun dari sebuah penelitian terungkap, belakangan muncul tren perceraian yang tinggi.

Para peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Syiah Kuala memaparkan fenomena terkini yang terjadi di Aceh terkait pernikahan dan perceraian. Data ini penting untuk menentukan kebijakan terkait kependudukan di masa depan.

Salah satu peneliti, Fakhruddin menjelaskan, kultur pernikahan di Aceh. Jika ingin melamar anak gadis di wilayah Pidie, misalnya, harus menyediakan emas seberat 20-30 mayam atau 70-100 gram emas. Bila rata-rata harga 1 gram emas di Aceh mencapai Rp 1,1 juta, maka mahar yang diberikan ketika ingin menikahi gadis Aceh minimal Rp 100 juta.

"Apalagi kalau nanti dapet istrinya punya gelar Cut atau Syarifah. Lebih besar lagi biayanya," paparnya dalam Pertemuan Nasional Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kajian Dialog Kebijakan Kependudukan, di Grand Aston Hotel Yogyakarta, Senin (25/7/2016).

Ini belum termasuk prosesi budaya yang cukup panjang di Aceh terkait pernikahan. "Tujuannya ya agar pernikahan itu menjadi sesuatu tidak mudah untuk dimulai tetapi juga tidak mudah diakhiri," imbuhnya.

Meski begitu, Fakhruddin dan rekannya, Cut Zakia Rizki menemukan angka perceraian di Aceh justru meningkat tajam akhir-akhir ini. Seperti diambil dari data Kementerian Agama, dalam kurun 2010-2015 terjadi lebih dari 100.000 kasus perceraian.

Di tahun 2010, kasus perceraian di Aceh tercatat mencapai 2.884 kasus dan melesat tajam menjadi 5.300 kasus di tahun 2015.

Namun hal menarik lain yang ditemukan peneliti adalah 83 persen perceraian di Aceh terjadi karena gugatan istri. "Sesuatu hal yang sangat tabu untuk dilakukan di Aceh 10 tahun lalu. Karena ada anggapan kalau istri minta cerai itu berarti dia berani mengorbankan surganya hanya untuk kepentingan duniawi," imbuhnya.

Alasannya pun beragam, bisa karena tekanan ekonomi, tuduhan bahwa suami tidak bertanggung jawab dan KDRT, serta ketidakharmonisan keluarga.

Dari sini kemudian peneliti melihat seberapa besar pemahaman calon pengantin di Aceh terhadap family planning (perencanaan keluarga) dan bagaimana upaya mereka untuk mencegah terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pasangan yang berencana menikah dalam satu tahun ke depan, terungkap sejumlah hal.

Pertama, banyak pasangan yang sama-sama sudah bekerja sebelum menikah. Namun karena 30 persen pasangan tinggal di dua kota yang berbeda, sebagian besar mengaku siap jika mungkin harus pindah mengikuti pasangan ke kota lain bila menikah kelak.

Kedua, mayoritas pasangan sudah mendiskusikan jumlah anak, dengan perempuan lebih memilih punya anak 2 atau 4, dan laki-laki 3 anak.

Ketiga, hampir tiap pasangan telah memahami bahwa memberikan jarak pada persalinan itu penting. Salah satunya dengan pemberian ASI eksklusif pada anak. Sayangnya, menurut Fakhruddin, hanya responden perempuan yang betul-betul memahami konsep ini, sedangkan tidak bagi laki-laki, terlepas dari tingkat pendidikannya.

Begitu juga dengan penggunaan alat kontrasepsi. Responden perempuan lebih banyak memahami tentang KB, secara umum di Aceh sendiri mayoritas pengguna KB juga memang warga perempuan.

"Lagipula di Aceh itu ada kebiasaan, begitu bayi lahir, neneknya akan ngasih gula dan pisang yang dikerok. Katanya bayinya lapar, jadi ASI eksklusif belum menjadi perhatian," ujarnya.

Peneliti menduga terjadi pergeseran nilai yang signifikan karena melihat besarnya perkembangan kasus perceraian di Aceh. Yang dirasa menonjol adalah keterbukaan akses pada media yang membuat semua orang bisa mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender.

Hal ini juga diamini Dr.soc.pol. Agus Heruanto H., MSi., Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. "Perubahan yang ada di dalam masyarakat atau keluarga tidak lagi ditentukan oleh yang pemerintah lakukan, misal kampanye KB dengan gambar-gambar di pinggir jalan, tetapi juga oleh teknologi media yang maju pesat," ungkapnya kepada detikHealth.(detik)

Komentar

Loading...