Enam Bulan, Penduduk Miskin di Indonesia Turun 500 Ribu Orang

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa@int

Jakarta, (Acehportal) - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyebut dalam waktu 6 bulan terjadi penurunan penduduk miskin di Indonesia sebanyak 500 ribu orang. Jumlah tersebut sesuai dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2015 sampai Maret 2016.

"Itu sudah merupakan angka yang luar biasa, yaitu terjadi penurunan jumlah kemiskinan sebanyak 500 ribu dari 11,3 persen menjadi 10,86 persen," ujar Khofifah dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (25/7/2016).

BPS mencatat pada Maret 2016 ada 28,01 juta atau 10,86 persen penduduk miskin. Jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan dengan data pada September 2015 yakni 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

"Penurunan tidak lepas dari harga pangan yang mengalami kenaikan dan berdampak signifikan terhadap pengeluaran warga miskin dengan 73 persen lebih digunakan untuk membeli kebutuhan pangan," kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, Pemerintah berupaya memaksimalkan monitoring harga pangan dan melakukan proses stabilisasi harga. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar sehingga harga pangan bisa dijaga dan cukup terjangkau bagi masyarakat.

"Kondisi inflasi menurun, berdampak terhadap harga beras yang memiliki signifikansi terhadap penurunan kemiskinan. Termasuk, mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta banyak kekhawatiran akan kekurangan pangan," jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan perlu untuk melihat standar kemiskinan BPS terus meningkat dari Rp 344 ribu pada September 2015 menjadi Rp 354 ribu per kapita per bulan pada Maret 2016.

"Di sini, bisa dipahami bahwa sangat mungkin yang disebut miskin itu adalah orang dengan pengeluaran per bulan semakin tinggi dan juga kita semakin meningkatkan standar kemiskinan," ungkapnya.

Data BPS tersebut, sambung Khofifah, bisa dijadikan refrensi bagi pemerintahan maupun Pemda dalam mempercepat keejahteraan masyarakat.

"Dibutuhkan intervensi di daerah-daerah dan mesti diupgrade dari percepatan kesejahteraan, kemudian dibikin rincian agar jika ada desa sudah terpetakan, sehingga bisa dilakukan lebih komprehensif," jelas Khofifah. (detikcom)

Komentar

Loading...