Aceh Rawan Korupsi, KPK Lakukan Supervisi ke DPRA

KPK di DPRA

AcehportalBanda Aceh (Acehportal)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) unit pencegahan dan penindakan melakukan supervisi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Rabu (20/7). Supervisi ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data terkait persoalan pengelolaan anggaran di Aceh.

Supervisi ini dipimpin langsung Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda dan enam anggota KPK lainnya. Namun pertemuan antara anggota KPK dan DPRA berlangsung tertutup.

Asep Rahmat mengatakan, KPK melakukan pendampingan terhadap provinsi yang rawan korupsi dan sering langganan dengan KPK, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Banten. Namun dalam hal ini Aceh, Papua dan Papua Barat juga termasuk dalam program supervisi KPK agar tidak terjerumus atau berlangganan dengan KPK nantinya.

Menurutnya, dengan supervisi ini KPK menggelar rapat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen antikorupsi di wilayah tersebut.

"Kemudian rencananya tanggal 3 Agustus KPK, akan mengumpulkan Bupati/Walikota se Aceh dan ketua DPRA/DPRK juga gubernur Aceh, semuanya kita undang ke Banda Aceh untuk menandatangani nota perjanjian Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi," ujar Asep.

Sementara itu, Ketua DPRA Muharrudin mengatakan, menyambut baik dengan program KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Aceh, mudahan pemangku kepentingan berkomitmen memberantas korupsi di daerah masing-masing. Komitmen itu akan dituangkan dalam penandatanganan nota perjanjian Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi.

“Saya berharap, dengan penandatanganan ini, pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang baik,"ujar Muharrudin. (***)

Komentar

Loading...